Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 56

Ida Fauziyah mengakui sedikit sekali perusahaan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU),
              padahal SUSU merupakan pintu masuk untuk memperkuat perlindungan pengupahan kepada
              pekerja  yang  sudah  bekerja  di  atas  12  bulan.  Bahkan  praktik  di  lapangan,  perusahaan-
              perusahaan menggunakan upah minimal sebagai standar upah.

              “Itu masalahnya, jadi tidak menghargai, tidak ada merit system (kebijakan manajemen Aparatur
              Sipil  Negara  (ASN)  berdasarkan  kualitas,  kompetensi  dan  kinerja  secara  adil  dan  wajar).  Ini
              sebenarnya problem, meski filosofinya sudah benar, kita dorong agar orang bekerja dihargai
              sesuai dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan skills," paparnya.

              Menaker juga menyadari UU Cipta Kerja membutuhkan waktu untuk mencapai titik ideal. Saat
              ini, diakuinya, sosialisasi masih dihadapkan masa transisi. Di mana kondisi ini bisa dimanfaatkan
              berbagai pihak untuk mencari momentum masa transisi untuk kepentingannya sendiri.

              “Masa transisi banyak hal bisa terjadi. Saya senang bapak-bapak mengkomunikasikan kepada
              kami,  sehingga  kami  tahu  sesungguhnya  implementasi  UU  Nomor  11  Tahun  2020  ini,  pada
              prakteknya membutuhkan kesabaran secara objektif untuk melihat UU ini,“ katanya.

              Meski demikian, dalam kondisi sesulit apapun, Ida Fauziyah tetap mendorong perlunya dialog
              secara  bipartit  kepada  perusahaan  karena  akan  lebih  cepat  menyelesaikan  permasalahan.
              Kondisi internal perusahaan itu yang tahu hanya pengusaha dan pekerja.
              “Jadi  berkali-kali,  kita  tekankan  dialog-dialog,  kondisi  kesulitan  pun  tetap  disampaikan
              manajemen perusahaan kepada pekerja secara terbuka dan kekeluargaan,“ terangnya.

              Sementra  itu,  Dirjen  PHI  dan  Jamsos,  Indah  Anggoro  Putri  menambahkan,  agenda  FSPMI
              melakukan  audiensi  yakni  menyampaikan  informasi  dan  kondisi  permasalahan  hubungan
              industrial di sektor industri otomotif di Indonesia, sejak sebelum masa pendemi COVID-19 hingga
              masa pandemi sekarang ini.

              “Saya akan tindaklanjuti Bu Menteri, dialog bipartit memang menjadi salah satu tugas utama
              saya sebagai Dirjen PHI Jamsos. Kita kemarin sudah sukses di sektor perhotelan, dan sektor
              otomotif yang belum kami sentuh, akan kami sentuh. Yakni dengan memfasilitasi dialog bipartit
              bersama perwakilan manajamen otomotif,“ jelasnya.

              Adapun Riden Hitam Aziz menyatakan, pihaknya menemui Menaker Ida Fauziyah dalam rangka
              memberi informasi dan kondisi hubungan industrial di sektor otomotif merk, sebelum dan selama
              masa  pandemi  Covid-19.  Termasuk  juga  menjelaskan  dari  sisi  produksi,  dan  sisi  hubungan
              industrial serta pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

              “Sikap FSPMI tetap objektif, karena perusahaan sudah normal dan bisnis sudah berjalan. Hal-hal
              yang selama ini didapat pekerja, tidak direduksi,“ ujar Riden Hitam Aziz. rmol news logo article


















                                                           55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61