Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

MENAKER IDA DORONG PEMDA TINGKATKAN PERHATIANNYA PADA
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETANAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong seluruh Pemerintah Daerah agar
meningkatkan perhatiannya terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh
pekerja di wilayahnya.

Menaker Ida menyampaikan hal itu pada acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis
(9/9/2021).

"Jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja
dalam rangka memberikan kenyamanan bekerja," ujar Menaker Ida.

Menaker Ida menjelaskan, jika pekerja mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, maka akan
meningkatkan produktivitas kerjanya. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan pekerja, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya.

Ia juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan Pemda agar bersinergi dan berkolaborasi untuk
memperluas perlindungan pekerja, mulai dari lingkungan Pemda seperti pegawai non ASN,
honorer Pemda, perangkat RT/RW, hingga petugas pelayanan publik, seperti Posyandu, Linmas,
pekerja keagamaan dan guru honorer.

"Saya juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan inovasi perluasan
kepesertaan, khususnya bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), sehingga perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan semakin komprehensif menyentuh seluruh stakeholders
ketenagakerjaan," ujarnya.

Ia mengemukakan, Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan sosial-budaya
masyarakat.

Salah satu dari program tersebut, yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah diluncurkan pada
tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan basis data dari BPJS Ketenagakerjaan.

"(Program BSU) ini merupakan salah satu manfaat bagi pekerja/buruh yang menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Menurutnya, selain manfaat perlindungan dasar, pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan juga dapat menerima manfaat bantuan sosial manakala terjadi krisis ekonomi
seperti yang dirasakan sekarang.

Ia menambahkan, pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketengakerjaan juga akan mendapatkan
manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP rencananya dijalankan
mulai tahun 2022.

"Manfaat JKP tentu menjadi penting sebagai jaring pengaman bagi para pekerja/buruh dalam
menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang semakin dinamis," ucapnya.

Acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun
2020 dihadiri Wakil Presiden, RI, KH Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Hadir juga Ketua dan Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan; Direktur Utama dan Jajaran Direksi
BPJS Ketenagakerjaan; para nominasi gubernur, bupati/walikota, dan pimpinan badan usaha;
dan perwakilan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

50