Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2019
P. 38
korupsi baik bisa dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar terhadap institusi
BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan, tambah Agus, juga akan membentuk standar kompetensi
integritas bagi karyawan berupa sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas (API) kepada
19 orang karyawan yang bertugas menerapkan kebijakan, peraturan dan tata kelola
organisasi yang mendukung terbangunnya integritas secara kelembagaan.
Kemudian Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) terhadap 48 orang karyawan yang
diharapkan memiliki peran strategis dalam memberikan penerangan dan
menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan
budaya anti korupsi.
Sementara Bimbingan Teknis Anti Korupsi kepada 159 orang karyawan level
pelaksanan akan dibekali materi antisuap, korupsi, gratifikasi, dan integritas dari KPK;
tindak pidana korupsi dan pengawasan pelayanan publik bersama Kejaksaan RI dan
Ombudsman RI; pemahaman dasar hukum (basic legal) dari Konsultan Hukum SSEK;
dan infrastruktur good governance dari tim internal BPJS Ketenagakerjaan.
"Pada tahun 2018, telah diadakan evaluasi dan improvement peran Tunas Integritas
dalam upaya mendukung zero fraud, atas usaha itu BPJS Ketenagakerjaan telah
memperoleh hasil dalam peningkatan signifikan dalam laporan penerimaan gratifikasi
dari tahun ke tahun," jelas Agus.
BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat penghargaan dari KPK sebagai lembaga
dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik yang diberikan langsung kepada
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan Hari Anti Korupsi Nasional 2018.
"Harapan kami, BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi institusi terdepan sebagai
lembaga yang diberikan amanah oleh Negara untuk memberikan kesejahteraan bagi
Pekerja Indonesia melalui pengelolaan yang berintegritas dengan "zero fraud" dalam
pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan menjadi acuan bagi lembaga lain di
Indonesia," demikian Agus Susanto.
Page 37 of 58.
