Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2019
P. 52
Sulawesi Tengah. Menurutnya, demo pekerja PT IMIP bukan soal TKA Tiongkok,
melainkan perihal upah buruh.
"Semua demo pekerja di Morowali menuntut kenaikan upah minimum sektoral
kabupaten (UMSK), bukan demo menolak TKA Tiongkok," tegasnya.
Dia melanjutkan, tuntutan kenaikan upah tersebut saat ini prosesnya sedang
ditangani oleh otoraitas yang ada di daerah, termasuk mediasi hingga ke pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah.
Wajib Patuhi Aturan
Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga mengatakan, Indonesia memperbolehkan
pemberi kerja/pengusaha untuk mempekerjakan TKA. Namun, TKA tidak secara
bebas dapat bekerja di Indonesia, karena harus memenuhi sejumlah persyaratan
yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Mereka (TKA) wajib punya izin tinggal. Mereka wajib punya izin kerja. Mereka harus
memenuhi syarat kompetensi, syarat pendidikan, hanya boleh bekerja di jabatan-
jabatan tertentu, di waktu yang tertentu, di lokasi tertentu, harus membayar pajak
dan lain sebagainya," kata Hanif.
Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, antara lain dijelaskan bahwa
setiap TKA wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan
diduduki oleh TKA, memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki TKA paling kurang 5 tahun.
Selain itu, TKA wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang
dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Serta memiliki
NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan.
"Intinya Indonesia tidak bebas tenaga kerja asing. Setiap TKA wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Page 51 of 58.
