Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019

Andri menyebut, sidang pengupahan yang digelar pada Rabu (23/10)
mengakomodasi usulan-usulan dari pihak asosiasi atau pengusaha. Usulannya, kata
dia, mereka menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah.

"Sedangkan, usulan dari serikat itu Rp 4,6 juta. Sedangkan, kami mengacu kepada PP
78. Sebab, KHL kita setelah kita melakukan survei di 15 titik pasar, tiga gelombang,
berkisar di antara Rp 3,965 juta," ujar dia.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pengusaha Sarman Simanjorang
mengatakan keberatan jika Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan UMP 2020
sebesar Rp 4,6 Juta. Sebab, jelas dia, usulan UMP dari buruh sebesar Rp 4,6 juta
tersebut tidak merujuk pada PP 78 tahun 2015. Hanya berdasarkan pada tingkat
inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen serta nilai perkiraan
kenaikan listrik dan BBM akhir tahun depan.

"Jadi, total kenaikan UMP yang ditawarkan kawan-kawan pekerja ada kenaikan 16,58
persen, dua kali lipat dari yang diatur dalam PP 78 sebesar Rp 4,6 juta. Tentu, ini
sangat memberatkan pengusaha," kata Sarman.

Ia mengatakan, pihak pengusaha dalam Dewan Pengupahan tetap merujuk pada PP
78 dalam kenaikan UMP 2020. Dan ia juga berharap Pemprov DKI tetap berpegang
pada PP 78 dengan usulan UMP 2020 DKI Jakarta sesuai SE Menakertrans sebesar Rp
4,2 juta. "Ini sudah merupakan kenaikan yang luar biasa sebenarnya," ujar Sarman.
Terkait keputusan UMP 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta pada 1 November, Sarman
menyebut, Anies pasti akan merujuk peraturan sesuai standar KHL sesuai PP 78
tahun 2015. Jadi, menurut dia, Pemprov DKI juga harus melihat kondisi bisnis saat ini
yang sudah terimbas oleh krisis ekonomi, jangan sampai UMP 2020 justru merugikan
pengusaha.

"Nanti UMP yang sudah ditetapkan kami evaluasi dulu selama satu bulan, kalau
pengusaha tidak mampu, diharapkan segera mengajukan penangguhan, jangan
sampai terjadi efisiensi, bahkan terjadi pemberhentian tenaga kerja," ujar dia.

Ia memandang, angka UMP pengusaha sama dengan angka UMP pemerintah sesuai
dengan PP 78 merujuk KHL. Jadi, kalau dilakukan voting ia menyebut, dua
berbanding satu, antara pengusaha dan pemerintah dengan pekerja.

Page 48 of 112.