Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019
P. 69

Title         JADI CALON IBU KOTA NEGARA, INI USULAN BESARAN UMP KALIMANTAN TIMUR 2020
                Media Name    kompas.com
                Pub. Date     24 Oktober 2019
                              https://regional.kompas.com/read/2019/10/24/06300071/jadi-calon-ibu-ko ta-negara-
                Page/URL
                              ini-usulan-besaran-ump-kalimantan-timur-2020
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive











               SAMARINDA, KOMPAS.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur 2020
               diusulkan naik sebesar Rp 233.000 atau menjadi Rp 2,98 juta. Sebelumnya, UMP
               calon ibu kota negara itu pada 2019 sebesar Rp 2,74 juta.

               Hasil hitungan itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan B-
               m/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat
               Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2019.

               Berlaku kenaikan UMP di seluruh provinsi sebesar 8,51 persen dari nilai UMP tahun
               sebelumnya. Kenaikan itu berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi
               nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 5,12
               persen.

               Plt Sekretaris Provinsi Kaltim M Sabani mengatakan, sudah ada kesepakatan besaran
               yang ditetapkan berdasarkan edaran.

               "Tinggal kita sepakati bersama dewan pengupahan baru ditetapkan gubernur,"
               ungkap Sabani, Selasa (22/10/2019) di Samarinda.

               Sabani mengatakan hingga November mendatang gubernur sudah menetapkan
               besaran yang telah dihitung berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja. Setelah
               ditetapkan, per 1 Januari 2020 UMP Kaltim wajib dipatuhi seluruh perusahaan yang
               ada di Kaltim.

               "Kalau ada perusahaan yang tidak gaji karyawan tak sesuai UMP kita beri sanksi,"
               ucap Sabani.

               Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim,
               Usriansyah juga menyampaikan hal yang sama.

               "Iya kita sanksi tegas," ujar Usriansyah.



                                                       Page 51 of 112.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74