Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019
P. 70
Title KSPSI MEMINTA KHL SEBAGAI ACUAN PENGUPAHAN
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 24 Oktober 2019
https://jogja.antaranews.com/berita/399420/kspsi-meminta-khl-sebagai-a cuan-
Page/URL
pengupahan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sleman - Dewan Pimpinan Daerah Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Yogyakarta menolak Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang
Pengupahan sebagai dasar penetapan besaran upah 2020 dan meminta agar
penetapan upah menggunakan survei kebutuhan hidup layak (KHL).
"Jika pengupahan hanya mengacu PP 78, maka upah minimum provinsi (UMP)
Yogyakarta tidak naik signifikan dan tetap terendah se-Indonesia," kata Sekretaris
DPD KSPSI Yogyakarta Irsyad Ade Irawan di Sleman, Kamis.
Menurut dia, dengan PP 78, maka kenaikan UMP hanya sekitar delapan persen.
Sesuai dengan sejumlah komponen yang diatur di dalam regulasi tersebut.
"Padahal dengan kenaikan hanya delapan persen itu masih jauh dari kebutuhan
hidup layak (KHL) di Yogyakarta," katanya.
Dia mencontohkan upah di Sleman pada 2019 sebesar Rp1,7 juta. Padahal
berdasarkan survei, KHL Sleman sebesar Rp2,6 juta.
"Ada selisih Rp900 ribu. Artinya satu orang buruh di Yogyakarta sangat mungkin dia
mengalami defisit per bulan," katanya.
Irsyad mengatakan, tuntutan buruh yang paling pokok adalah agar upah minimum
kabupaten/kota 2020 yang akan segera ditetapkan awal November 2019 mengacu
KHL.
"Kami mendorong pemerintah agar menetapkan UMK mengacu pada KHL seperti
yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dan Jawa Tengah," katanya.
Ia mengatakan, jika buruh diberi gaji sekitar Rp50 ribu sehari itu hanya cukup untuk
makan.
Page 52 of 112.
