Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019
P. 84
Title PENETAPAN UMP DKI MASIH TARIK ULUR
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 24 Oktober 2019
Page/URL https://indopos.co.id/read/2019/10/24/202752/penetapan-ump-tarik-ulur/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Penetapan Upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta masih tarik ulur. Kenaikan
yang digadang-gadang mencapai 8,5 persen dinilai kenaikan yang lambat. Sebab,
wacana kenaikan itu sudah dijanjikan sejak era Joko Widodo menjadi Gubernur DKI
Jakarta. Sayangnya, realisasi itu baru dilakukan di 2020.
"Malah sampai sekarang nilainya Rp 4 juta juga belum sampai. Kalaupun tahun
depan sudah bisa menyentuh angka Rp 4 jutaan, itu janji lama. Seharusnya kenaikan
itu sudah lima tahun lalu," ujar Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta Dadang Cahyadi, Rabu (23/10/2019).
Dadang juga menyesalkan proses survei dalam menaikan UMP yang disebutkan
hanya menilai dari 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal, idealnya sesuai
dengan UU No 132003 tentang ketenagakerjaan, item yang disurvei minimal 84
item. "Yang disurvei kan hanya 60 item, seharusnya di atas 80 item," kata dia.
Hanya saja, Dadang mengaku, belum menentukan pilihan untuk mendukung atau
tidak terkait kenaikan UMP 2020. Kini, masih diupayakan lobi dengan Dewan
Pengupahan DKI Jakarta, sebelum kenaikan itu ditetapkan. "Kami akan berusaha
terus, dan akan lobi dengan hitungan yang real," jelas dia.
Bukan itu saja, Dadang mendesak adanya regulasi baru soal pengupahan selain
Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan. Sebab, jika masih
sesuai dengan regulasi itu maka upah di Jakarta masih kalah dengan daerah
penyangga, seperti di Bekasi. "Kalau kita masih berkutat di PP 78, kita akan kalah
upahnya sama Bekasi dan Karawang. Masa daerah penyangga lebih tinggi dari
pusat," ucap dia.
Kenaikan yang ditaksir mencapai 8,5 persen itu mencapai atau Rp 335.376. Padahal,
upah yang diterima pegawai di 2019 sebesar Rp 3.940.973,096. Maka di 2020, akan
menjadi Rp 4.276.349,86.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri
Yansyah mengatakan, dalam sidang terakhir masih mengakomodir usulan sejumlah
Page 66 of 112.
