Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2019

Dengan demikian, lanjutnya, Kartu Pra Kerja bukanlah dalam bentuk pemberian
uang tunai tetapi lebih kepada bentuk pelatihan melalui sejumlah platform yang
masing-masing memiliki tingkatan.

"Nanti didaftar dan lembaga pelatihannya ada yang swasta ada yang pemerintah,"
kata Yulius.

Asdep Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian juga mengingatkan, Presiden Joko
Widodo telah menyiapkan satu UU omnibus yaitu UU Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah menyiapkan dana Rp10 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2020 untuk 2 juta orang yang berhak menerima Kartu Pra Kerja
dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja.

"Dana untuk Kartu Pra Kerja dicadangkan dalam pos anggaran Bendahara Umum
Negara (BUN)," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta,
Selasa (26/9).

Di sisi lain, Askolani mengatakan bahwa hingga sekarang pemerintah masih
mengkaji tentang kementerian atau lembaga yang berhak untuk mengakomodir
program itu sebab akan ditetapkan satu kementerian atau lembaga yang akan
mengelola Kartu Pra Kerja tersebut Selain itu, ia menuturkan saat ini Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian juga masih mencari fokus dari pemanfaatan Kartu
Pra Kerja sehingga diharapkan seluruh detail dari program tersebut bisa selesai
bersamaan dengan keputusan pemilihan kementerian atau lembaga yang mengelola
dana prakerja dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, Kartu Pra Kerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja
atau pekerja untuk mendapatkan pelayanan pelatihan vokasi dan serifikasi
kompetensi kerja.

Pendaftaran pelatihan kerja tersebut memiliki dua desain implementasi yaitu digital
di mana peserta memilih jenis pelatihan melalui platform seperti GoJek, Tokopedia,
atau Jobstreet lalu bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning)
atau offline (tatap muka) dan secara reguler yakni pelatihan dan sertifikasi yang
dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta TC.

"Pelatihan ini akan dibagi menjadi dua bentuk yaitu yang sifatnya konvensional
terdiri dari 500 ribu orang dan 1,5 juta orang menggunakan sistem digital," kata
Askolani.

Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja dan
mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia ini sudah bisa mulai digunakan pada
Januari 2020.

Pewarta: M Razi Rahman Editor: Nusarina Yuliastuti COPYRIGHT (c)2019 .

Page 73 of 112.