Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2021
P. 139

WAPRES: PRIORITASKAN PERLINDUNGAN JAMSOSTEK UNTUK NON-ASN DAN
              PEKERJA RENTAN
              SUKABUMIUPDATE.com  -  Memasuki  gelaran  Paritrana  Awards  keempat  yang  merupakan
              penghargaan tahunan dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia
              dan  Kebudayaan  bersama  BPJS  Ketenagakerjaan  atau  BPJAMSOSTEK  serta  didukung
              Kementerian  Ketenagakerjaan  dan  Kementerian  Dalam  Negeri,  para  kandidat  pemenang
              dikumpulkan untuk menerima apresiasi atas dukungan dan kepatuhannya dalam mendukung
              implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek selama tahun 2020.

              Penganugerahan Paritrana Awards 2020 ini dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia
              Ma’ruf Amin secara daring melalui kegiatan webinar yang dihadiri oleh para kandidat pemenang
              Paritrana Award 2020. Sebagaimana diketahui, para kandidat Paritrana Awards ini terbagi atas
              beberapa  kategori,  yaitu  kategori  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  dan
              Perusahaan atau Badan Usaha mulai dari skala besar, menengah, hingga Usaha Kecil Menengah.

              Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menerangkan bahwa partisipan dari Paritrana
              Award 2020 ini diramaikan oleh kandidat dari 34 provinsi, 124 Kabupaten/Kota, 143 Badan Usaha
              Skala Besar, 157 Badan Usaha Skala Menengah dan 34 UKM yang mewakili tiap provinsi.

              "Seluruh kandidat diseleksi secara berlapis mulai dari tingkat provinsi, hingga mengerucut pada
              panitia seleksi pusat dan berlanjut pada sesi wawancara sampai akhirnya kami mendapatkan
              kandidat pemenang dari 7 Provinsi, 8 Kabupaten/Kota, 9 badan usaha skala besar dan 9 badan
              usaha skala menengah," ujar Anggoro.

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan program Jamsostek ini sangat penting untuk
              memberikan  perlindungan  dan  keamanan  dalam  bekerja,  sehingga  pekerja  bisa  fokus  dan
              meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan. Ida juga menyinggung terkait
              Bantuan Subsidi Upah atau BSU yang menggunakan basis data BPJAMSOSTEK. "BSU ini jadi
              salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BPJAMSOSTEK," terangnya.

              Selanjutnya, Menko PMK Muhajir Effendy menegaskan Paritrana Awards ini akan terus dilakukan
              setiap tahunnya karena terbukti mampu meningkatkan komitmen dari seluruh unsur pemerintah,
              mulai dari pusat, provinsi, hingga ke kabupaten atau kota serta perusahaan atau badan usaha
              dalam mendukung implementasi Jamsostek di wilayah masing-masing.

              Proses wawancara di hadapan dewan juri dipimpin oleh Hotbonar Sinaga bersama unsur Tim
              Penilai  yang  terdiri  dari  Pemerintah,  Ahli  Jaminan  Sosial  dan  Ahli  Kebijakan  Publik.  Proses
              wawancara ini merupakan salah satu rangkaian dari penilaian setelah seleksi panjang dilakukan
              dan  merupakan  seleksi  tahap  akhir  yang  dilakukan  oleh  tim  penilai  untuk  menggali  ide  dan
              gagasan  yang  inovatif  terkait  implementasi  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  di
              wilayahnya.

              Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh
              pihak  yang  berkontribusi  atas  penyelenggaraan  Paritrana  Awards  ini.  Dirinya  mengatakan
              pemerintah  akan  terus  mendukung  upaya  implementasi  Jamsostek  ini  agar  perlindungan
              menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.

              "Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2 tahun 2021 dan
              Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program
              perlindungan Jamsostek," tegas Ma’ruf Amin.

              Ma'ruf Amin menegaskan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan
              Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
              APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen

                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144