Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 48
"Kasusnya dilimpahkan setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa," kata Wakil Direktur
Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda NTB AKBP Awan Hariono di Mataram, Kamis
(11/6).
Tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilimpahkan tersebut berinisial AS.
Kini AS yang menjadi tanggungan jaksa penuntut umum melanjutkan masa penahanannya di
Rutan Polda NTB.
Dalam perkaranya, dijelaskan bahwa AS melakukan perekrutan korban yang masih berusia di
bawah umur pada Februari lalu.
Untuk menarik perhatian korbannya, tersangka menjanjikan bekerja di Arab Saudi dengan gaji
Rp7 juta per bulan, dapat beribadah haji, dan umroh.
Karena tergiur dengan janji tersebut, korban kemudian ditampung di rumah tersangka di
wilayah Lombok Tengah, selama empat hari.
Pada hari kelima, korban selanjutnya dikirim ke Jakarta bersama lima calon pekerja migran
lainnya. Selama di Jakarta, korban ditampung oleh salah satu PJTKI yang menjadi agen kerja
sama tersangka AS.
Dari perbuatannya, AS dijerat dengan Pasal 6 dan atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor
21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pasal 81 Juncto
Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Lebih lanjut, Awan menjelaskan, kasus yang menjerat AS ini merupakan kasus keenam yang
ditangani Polda NTB sepanjang Tahun 2020.
"Jadi yang masuk proses hukum dengan korban anak adalah satu kasus ini," ucapnya.
Hasil penyelidikan Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB telah ditemukan dugaan kuat
bahwa AS mengirim korban ke Arab Saudi tanpa melalui prosedur.
"Dia (SA) merekrut anak-anak untuk bekerja di luar negeri dan berangkat tanpa prosedur,"
ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB T Wismaningsih
Drajadiah mengungkapkan bahwa Gubernur NTB sudah menerbitkan aturan yang
mengembargo sementara pemberangkatan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia selama
pandemi COVID-19 ini.
"Kami sejak April sudah tidak melayani proses penempatan PMI. Kalau ada yang tetap
berangkat, berarti itu tidak prosedural," kata Wismaningsih.
Terkait dengan rutinitas pengiriman pekerja migran ke luar negeri, Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Mataram mencatat setiap tahunnya NTB paling sedikit mengirim 30.000
pekerja migran ke berbagai negara tujuan.
"Jadi perlindungannya, PMI ini wajib memiliki kontrak kerja yang mengikat mereka. Kalau tidak
ada tentu kami bisa duga dia tidak prosedural," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia Mataram Abri Danar Prabawa..
47
