Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 52
KEPUTUSAN MENAKER HENTIKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DIGUGAT
Merahputih.com - Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) melakukan gugatan
terhadap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta, Kamis (11/6).
"Pada tanggal 18 Maret 2020, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor
151 Tahun 2020, tentang Penghentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
dengan alasan pandemi COVID-19," ujar Kuasa Hukum FKPMI, M. Zainul Arifin dalam
keterangannya, Kamis (11/6).
Meskipun keputusan menteri ini bersifat sementara, akan tetapi berdampak sangat luar biasa
terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri, sebab sudah
ada ribuan pekerja yang sudah memiliki persyaratan dokumen lengkap untuk siap
diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan.
"Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak terhadap perekonomian pekerja beserta keluarga
dan perekonomian nasional. Bahkan dapat mengakibatkan akan terjadinya peningkatan calon
pekerja yang akan bekerja ke luar negeri secara ilegal atau non prosedural yang saat ini semakin
banyak dan tidak terkendali," katanya.
Zainul Arifin telah mendaftarkan melalui e-court gugatan oline ke PTUN Jakarta terhadap
Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
"Seperti biasanya pekan depan setelah pendaftaran gugatan biasanya sudah ada pemanggilan
persidangan terkait gugatan ini," katanya.
Para TKI sedang urus Paspor di KBRI Kualalumpur (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Tujuan
dilakukannya gugatan ini, agar ada kepastian hukum dan kejelasan terhadap nasib calon pekerja
yang gagal berangkat akibat diterbitkannya keputusan tersebut.
"Karena sejak diterbitkannya keputusan menteri ini, belum ada keinginan menteri untuk
mencabut keputusan tersebut, sementara tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah
terhadap calon pekerja sehingga merugikan mereka," katanya.
Dia mengatakan para calon pekerja sudah mengurusi segala persyaratan menjadi sia-sia dan
bahkan calon yang sudah memiliki visa kerja dan tiket pesawat mau tidak mau akan habis masa
berlakunya.
Sekretaris PPP Malaysia ini menilai Menaker tidak konsisten sebab di dalam diktum surat
keputusan menyebutkan bahwa bagi pekerja yang telah memiliki visa kerja dan tiket
transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan dalam hal negara tujuan
penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja.
Namun kenyataannya pekerja tetap juga dilarang berangkat sementara negara penerima PMI
sudah membuka bagi pekerja asing untuk bekerja di negaranya seperti di Hong Kong dan
Taiwan.
(*).
51
