Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 57
FKPMI menggugat Ida lantaran kebijakannya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 151 Tahun
2020, tentang Penghentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, dengan alasan
pendemi Covid-19, tertanggal 18 Maret 2020.
Kuasa hukum FKPMI, Zainul Arifin mengatakan, meskipun keputusan menteri tersebut bersifat
sementara, akan tetapi berdampak luar biasa terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI)
yang akan bekerja ke luar negeri.
Menurtnya, saat ini sudah ada ribuan CPMI yang telah memiliki persyaratan dokumen lengkap
untuk siap diberangkatkan bekerja ke negara tujuan penempatan namun tak bisa berangkat
karena kebijakan Kemenaker.
"Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak terhadap perekonomian CPMI beserta keluarga
dan perekonomian nasional. Bahkan dapat mengakibatkan akan terjadinya peningkatan CPMI
yang akan bekerja ke luar negeri secara ilegal atau nonp prosedural yang saat ini semangkin
banyak dan tidak terkendali," ucap Zainul dalam keterangan yang diterima .
Zainul menyebutkan, gugatan tersebut telah didaftarkan melalui E-court Gugatan Online ke
Pengadilan TUN Jakarta, terkait Permohonan Pembetalan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 151 Tahun 2020.
"Tujuan dilakukanya gugatan ini agar ada kepastian hukum dan kejelasan terhadap nasip CPMI
yang gagal berangkat akibat diterbitkanya keputusan tersebut," jelas Zainul.
Pihaknya menyebutkan, sejak diterbitkanya Kepmenaker tersebut, belum ada keinginan dari
menteri untuk mencabutnya. Sementara pemerintah juga tidak membeirkan solusi terhadap
CPMI.
"Hal ini merugikan CPMI yang yang sudah mengurusi segala persyaratan menjadi sia-sia.
Bahkan CPMI yang sudah memiliki visa kerja dan tiket pesawat mau tidak mau akan habis masa
berlakunya," ujar Zainul.
Di sisi lain, Menaker Ida dinilai tidak konsisten karena di dalam diktum Kepmenaker itu
disebutkan bagi PMI yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan
penempatan dapat diberangkatkan dalam hal negara tujuan penempatan tidak menutup
masuknya orang asing untuk bekerja.
Kenyataannya, para CPMI yang telah memenuhi syarat tetap dilarang untuk berangkat.
Sementara negara penerima PMI sudah membuka diri bagi pekerja asing untuk bekerja di
negaranya seperti di Hong Kong dan Taiwan.
Zainul juga mengungkapkan, dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
bahkan telah menerbitkan surat bernomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, yang menyatakan bahwa
PMI yang telah memiliki ID dapat diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan.
"Akan tetapi hingga hari ini tidak pernah terealisasikan. Ini menandakan menteri tidak konsisten
dan patuh dengan aturan yang mereka buat sendiri," tandas Zainul.
(fat/jpnn).
56
