Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020

PEMERINTAH AKAN MENYUSUN POLA KERJA DENGAN SISTEM "SHIFT"

JAKARTA - Sebagai tindak lanjut arahan Ketua Gugus Tugas Covid-19 terkait sistem kerja shift
untuk mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta. Pemerintah telah
mengadakan rapat dengan para Deputi dan rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan dari
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Beberapa hasil dari rapat tersebut. Pertama, pada prinsipnya kami sepakat untuk menyiapkan
sistem kerja shift," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (11/6).

Menteri Tjahjo pun kemudian memaparkan sistem kerja shift yang akan diberlakukan. Untuk
shift pertama, waktu kerjanya dari jam 07.30 sampai dengan pukul 15.00. Sementara untuk
shift kedua, dari jam 10.00 sampai dengan 17.30. Bila disetujui, sistem kerja shift akan diatur
secara terpisah.

"Untuk pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Surat Edaran Menpan RB. Sementara
untuk pegawai BUMN dengan Surat Edaran Menteri BUMN. Untuk pegawai swasta dengan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata dia.

Namun, lanjut Tjahjo, sebelum diterbitkan dan diberlakukannya surat edaran tentang sistem
kerja shift, perlu dilakukan survei dan simulasi yang lebih cermat. Simulasi dan survei ini untuk
memastikan kebijakan yang akan dituangkan dalam surat edaran akan benar-benar efektif
memecahkan masalah yang ada, yaitu mengurangi penumpukan calon penumpang.

"Data sementara yang diperoleh dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) menunjukkan bahwa
penumpang KA dari unsur pegawai ASN, TNI, dan Polri jumlahnya sangat sedikit," katanya.

Selain itu, kata dia, PT KAI juga akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi
jumlah penumpang berdasarkan pekerjaan, baik itu ASN, TNI, Polri, BUMN, atau swasta. Tidak
hanya itu, para Sekjen dan Sestama lembaga dan kementerian akan diminta data tentang
jumlah pegawai yang bekerja berdasarkan sistem work from office setiap harinya.

"Hasil rapat lain, alternatif kebijakan yang bisa diambil pertama, pemberlakuan shift untuk ASN,
BUMN, dan swasta, pemberlakuan shift hanya untuk swasta saja, karena pegawai ASN yang
naik kereta api sangat sedikit, memberlakukan shift Senin sampai Jumat, pemberlakuan shift
Senin dan Jumat saja, atau kombinasi dari beberapa alternatif di atas. Misalnya, shift untuk
seluruh jenis pegawai namun hanya untuk hari Senin saja. Kami juga mengusulkan kebijakan
tersebut diberlakukan untuk daerah yang memberlakukan PSBB atau status merah menurut
Gugus Tugas Covid-19," kata Tjahjo. ags/N-3.

60