Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 171
MENAKER IDA FAUZIYAH DORONG PERUSAHAAN LAPORKAN DATA
KETENAGAKERJAAN SECARA ONLINE
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus meminta seluruh
perusahaan di Indonesia agar melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) secara online melalui situs website Langkah
tersebut dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP online
jumlahnya belum sesuai harapan.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam acara "Sosialisasi dan Temu Teknis Wajib
Lapor Ketenagakerjaan Online secara Hybrid (Daring dan Luring) di kota Semarang, Jawa
Tengah, Sabtu (4/9).
"Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami mendorong setiap perusahaan
untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Minggu (5/9).
Ida menjelaskan, bagi Perusahaan yang telah melaporkan secara manual, maka harus
menyesuaikannya secara online. Kemenaker terus melakukan upaya agar seluruh perusahaan
menggunakan akses online untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan.
"Saya minta kepada perusahaan yang hadir hari ini setelah mengikuti kegiatan ini,
perusahaannya sudah didaftarkan secara online," ujar Ida.
Ida mengungkapkan, berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016 (BPS), tercatat
jumlah perusahaan sebanyak 26 juta. Namun hingga saat ini yang tercatat dalam data Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (WLK) per 28 Agustus 2021 sebesar 359.872.
"Artinya jumlah perusahaan yang tercatat masih sangat sedikit," kata dia.
Ida menilai, pendekatan hukum berupa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak
melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh. Akan tetapi pemerintah
mengedepankan upaya preventif edukatif dan juga akan memberikan atau apresiasi kepada
perusahaan yang sudah mematuhinya.
Menurut Ida, pendaftaran perusahaan melalui WLKP online, selain untuk memperbaharui data
perusahaan pada database Kemenaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan untuk
dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi dalam sistem informasi
ketenagakerjaan (SISNAKER).
"Di antaranya layanan pembinaan,layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan layanan
pembinaan (Peraturan Perusahaan/PKB, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat, hubungan
kerja, jaminan sosial, dll) untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan
pekerja/buruh," terang Ida.
170
