Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021

MASIH SEDIKIT PERUSAHAAN YANG TERDATA, MENAKER SEBUT BANYAK YANG
BELUM LAPOR WLKP ONLINE

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus meminta seluruh
perusahaan di Indonesia agar melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) secara online melalui situs
wajiblapor.kemnaker.go.id.

Langkah tersebut dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang menyampaikan
WLKP online jumlahnya belum sesuai harapan.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016
(BPS), tercatat jumlah perusahaan sebanyak 26 juta.

Namun, hingga sekarang yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) per 28
Agustus 2021 sebesar 359.872.

"Artinya jumlah perusahaan yang tercatat masih sangat sedikit," kata Ida melalui keterangan
tertulis, Sabtu (4/9/2021).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
(WLK), setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat
mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan
perusahaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Ida pun menilai, pendekatan hukum berupa sanksi pidana terhadap perusahaan
yang tidak melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh.

"Tetapi pemerintah mengedepankan upaya preventif, edukatif dan juga akan memberikan
reward atau apresiasi kepada perusahaan yang sudah mematuhinya," ujar dia.

Ida menambahkan, perusahaan yang telah melaporkan secara manual maka harus
menyesuaikannya secara online.

Kemenaker terus melakukan upaya agar seluruh perusahaan menggunakan akses online untuk
melaporkan sesuai dengan ketentuan.

Menurut Menaker, pendaftaran perusahaan melalui WLKP online, selain untuk memperbaharui
data perusahaan pada database Kemenaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan
untuk dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi dalam Sisnaker.

"Di antaranya layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan layanan
pembinaan (Peraturan Perusahaan/PKB, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat, hubungan
kerja, jaminan sosial, dll) untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan
pekerja/buruh," kata Ida.

261