Page 268 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 268
KUNKER KE SEMARANG, MENAKER TINJAU AKTIVASI REKENING PEKERJA
PENERIMA BSU
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan langsung penyerahan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sekaligus aktivasi pembukaan rekening kolektif penerima BSU Tahun
2021untuk 50 pekerja PT Semarang Autocomp Manufacture Indonesia (SAMI) yang terletak di
Jalan Raya Walisongo Km.9.8, Tugurejo, kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (3/9/2021).
"Saya baru saja menyaksikan pembukaan rekening baru oleh Bank BNI bagi teman-teman
pekerja di PT SAMI. Saya menyaksikan langsung teman-teman yang sudah bisa mengambil
rekeningnya di ATM dan prosesnya kita lihat semua," ujar Menaker Ida Fauziyah saat kunjungan
kerja ke Semarang.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, pemberian BSU ini merupakan penyaluran program BSU 2021
tahap III. Tahap I dan II diberikan kepada pekerja yang memiliki rekening di Bank Himbara.
Untuk tahap III dan seterusnya akan diberikan kepada pekerja yang tidak memiliki di Bank
Himbara, sehingga akhirnya dibukakan rekening baru Bank Himbara.
"Mudah-mudahan BSU pada tahap III, IV dan V ini bisa lancar dan mampu diselesaikan paling
cepat akhir September dan paling lama Oktober," lanjut Menaker Ida Fauziyah didampingi Dirjen
PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri.
Usai di PT SAMI, Menaker Ida Fauziyah menyaksikan kegiatan serupa di PT Inti Sukses Garmindo
(ISG) di Harjosari, Bergas, Kabupaten Semarang. Di perusahaan swasta PMDN ini, Menaker Ida
kembali menyaksikan prosesi dan tahapan aktivasi pembukaan rekening kolektif untuk 50
pekerja di perusahaan.
Sebagaimana di PT SAMI, pelaksanaan BSU memperlihatkan proses Know Your Customer (KYC)
dan penyerahan buku tabungan serta ATM dari bank kepada pekerja. Tahap berikutnya, ada
pencairan dana langsung ATM/Teller yang tersedia di mobile branch.
Manajer Direktur PT SAMI, Matsushita, mengatakan, meskipun dalam kondisi sulit seperti
pandemi saat ini, pihaknya tetap berkomitmen memberikan bantuan tidak langsung kepada
karyawan dalam bentuk investasi penyiapan infrastruktur protokol kesehatan dan menanggung
semua biaya tracing, baik biaya rapid test maupun PCR test.
"Selain itu, juga gaji karyawan tetap dibayarkan 100 persen pada saat penerapan kebijakan
pembatasan operasional perusahaan," ujar Matsushita.
267