Page 273 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 273
MENAKER DORONG PERUSAHAAN LAPORKAN WLKP SECARA ONLINE
Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk
melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaan pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (WLKP) secara daring melalui situs wajiblapor.kemnaker.go.id.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga saat ini jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online belum sesuai harapan.
"Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami mendorong setiap perusahaan
untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya," kata Ida dalam acara hybrid Sosialisasi
dan Temu Teknis Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/9).
Ida menyatakan, perusahaan yang telah melapor secara manual harus menyesuaikannya secara
daring. Kemnaker pun disebut terus berupaya agar seluruh perusahaan dapat menggunakan
akses daring untuk melapor sesuai ketentuan.
"Saya minta kepada perusahaan yang hadir hari ini setelah mengikuti kegiatan ini,
perusahaannya sudah didaftarkan secara online," ujarnya.
Berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016 (BPS), tercatat jumlah perusahaan
sebanyak 26 juta. Namun yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) per 28
Agustus 2021 baru sebesar 359.872.
"Artinya jumlah perusahaan yang tercatat masih sangat sedikit," kata Ida.
Dia menilai, pendekatan hukum berupa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melapor
bukan menjadi satu-satunya cara. Pemerintah ditegaskan mengedepankan upaya preventif
edukatif, juga akan memberikan reward atau apresiasi kepada perusahaan yang sudah
mematuhinya.
Pendaftaran perusahaan melalui WLKP online sendiri bertujuan memperbaharui data perusahaan
pada database Kemnaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan untuk dapat
menggunakan layanan ketenagakerjaan lain yang terintegrasi dalam SISNAKER. Layanan
tersebut antara lain, layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan
layanan pembinaan (Peraturan Perusahaan/PKB, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat,
hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain) demi mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan
bagi pengusaha dan pekerja/buruh.
Sementara Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang mengatakan, kegiatan sosialisasi ini
diharapkan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi bagi para pelaku usaha dalam
melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya kewajiban
mengisi Wajib WLK seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 1981.
"Adanya kegiatan sosialisasi dan temu teknis WLKP online secara hybrid ini diharapkan dapat
menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam hal
pelaporan WLKP online, sehingga perusahaan dapat menjalankan kewajiban pelaporan secara
tepat waktu dengan ketepatan dalam proses pengisian pelaporan," kata Haiyani.
272
