Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 279
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meminta seluruh
perusahaan di Indonesia agar melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) secara online melalui situs website
http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Langkah tersebut dilakukan karena hingga saat ini, jumlah
perusahaan yang menyampaikan WLKP online jumlahnya belum sesuai harapan.
MENAKER TERUS DORONG PERUSAHAAN LAPORKAN DATA KETENAGAKERJAAN
SECARA ONLINE
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meminta seluruh
perusahaan di Indonesia agar melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) secara online melalui situs website
http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Langkah tersebut dilakukan karena hingga saat ini, jumlah
perusahaan yang menyampaikan WLKP online jumlahnya belum sesuai harapan.
"Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami mendorong setiap perusahaan
untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya," kata Ida Fauziyah dalam acara
Sosialisasi dan Temu Teknis Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online secara Hybrid (Daring dan
Luring) di kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/9/2021).
Ida Fauziyah menjelaskan bagi Perusahaan yang telah melaporkan secara manual, maka harus
menyesuaikannya secara online. Kemnaker terus melakukan upaya agar seluruh perusahaan
menggunakan akses online untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan.
Menaker Ida Fauziyah Saat Sosialisasi dan Temu Teknis Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online
secara Hybrid(c)2021 "Saya minta kepada perusahaan yang hadir hari ini setelah mengikuti
kegiatan ini, perusahaannya sudah didaftarkan secara online," ujar Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah mengungkapkan berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016 (BPS),
tercatat jumlah perusahaan sebanyak 26 juta. Namun hingga sekarang yang tercatat dalam data
Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) per 28 Agustus 2021 sebesar 359.872. "Artinya jumlah
perusahaan yang tercatat masih sangat sedikit," katanya.
Ida Fauziyah menilai pendekatan hukum berupa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak
melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh. "Tetapi pemerintah
mengedepankan upaya preventif edukatif dan juga akan memberikan reward atau apresiasi
kepada perusahaan yang sudah mematuhinya," ujarnya.
Menurut Ida Fauziyah, pendaftaran perusahaan melalui WLKP online, selain untuk
memperbaharui data perusahaan pada database Kemnaker, sekaligus memberikan akses kepada
perusahaan untuk dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi dalam
SISNAKER.
"Di antaranya layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan layanan
pembinaan (Peraturan Perusahaan/PKB, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat, hubungan
278
