Page 377 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 377
Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah, jelas Ema, yakni memprioritaskan
perpanjangan relaksasi kredit bagi usaha kecil dan mikro. "Peran dari lembaga keuangan mikro
perlu didorong, yakni Koperasi Syariah/BMT, badan wakaf/Ziswaf dalam membantu penyaluran
bansos tunai, bantuan subsidi upah ke pekerja informal, serta bantuan usaha produktif ke pelaku
usaha mikro," jelas Ema.
Selanjutnya, pemerintah dipandang perlu memberikan pendampingan intensif bagi para pelaku
UMKM untuk memanfaatkan ekosistem digital, baik dalam pemasaran (e-commerce), logistik dan
pembukuan.
Ia juga berharap bantuan sosial porsinya diperbesar untuk penerima yang berada di wilayah
PPKM level 4, termasuk luar Jawa. "Kemudian, mempercepat realisasi anggaran khususnya
perlindungan sosial dan bantuan usaha mikro," ungkap Ema.
Selain itu, dalam upaya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak COVID-
19, dia menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah di bidang latihan kerja (Kartu
Prakerja) dengan program stimulus fiskal.
"Perusahaan atau korporasi yang menerima stimulus pajak Pemerintah berkewajiban membantu
menyerap lulusan peserta Kartu Prakerja," tuturnya.
Selain itu, penting juga memanfaatkan booming harga produk ekspor unggulan untuk
mendorong serapan kerja di sektor perkebunan dan pertambangan. Lalu, optimalisasi program
padat karya tunai dengan penambahan alokasi anggaran karena program padat karya tunai
efektif mendorong keterlibatan pekerja di pedesaan dan mempercepat pembangunan
infrastruktur di daerah terpencil.
"Dan yang paling penting itu adalah memfasilitasi para korban PHK untuk memulai wirausaha
dengan perluasan bantuan usaha produktif khusus pengangguran korban PHK akibat pandemi
COVID-19," imbuhnya.
376
