Page 418 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 418

kesempatan  tersebut,  Menaker  Ida  menyatakan  Pemerintah  sebagai  regulator  dan  BPJS
              Ketenagakerjaan sebagai operator terus meningkatkan cakupan kepesertaan, baik bagi pekerja
              Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah.



              KEMNAKER GENCAR TINGKATKAN CAKUPAN PESERTA JAMSOSTEK

              INFO NASIONAL Kementerian Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertema Sosialisasi Program
              Jaminan Sosial Tenaga Kerja () bagi Pelaku Hubungan Industrial di Perusahaan dalam situasi
              Bencana Non-alam Pandemi Covid-19' di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 3 September
              2021. Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida menyatakan Pemerintah sebagai regulator dan
              BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  operator terus  meningkatkan  cakupan  kepesertaan,  baik  bagi
              pekerja Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah.

              "Peningkatan cakupan kepesertaan tersebut diantaranya dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi
              Program bagi Pelaku Hubungan Industrial di Perusahaan," kata Ida dalam sambutannya.

              Ida  mengatakan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Tahun  2021  menargetkan  capaian
              cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan golongan Pekerja Penerima Upah mencapai 29,44
              persen  dari  total  penduduk  yang  bekerja.  "Sementara  target  cakupan  kepesertaan  BPJS
              Ketenagakerjaan pada tahun 2024 sebanyak 37,24 persen dari total penduduk yang bekerja,"
              ujarnya.

              Mencermati data BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2021, secara nasional jumlah peserta kategori
              Penerima Upah sebanyak 40,1 juta orang. "Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah jumlah peserta
              Penerima Upah sebanyak 1,96 juta orang yang berasal dari 77,3 ribu perusahaan," kata Ida.

              Ida  menegaskan  pemberlakuan  UU  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial
              Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
              (BPJS) dan peraturan pelaksanaannya merupakan bukti kehadiran negara dalam memberikan
              perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Melalui sosialisasi ini Ida
              berharap masyarakat dan stakeholder ketenagakerjaan mampu memahami pentingnya.


              Setiap perusahaan diharapkan segera mengikutkan seluruh pekerjanya dalam program tersebut.
              "Karena manfaat dan perlindungan yang diberikan sangatlah besar, yang pada akhirnya akan
              membantu meningkatkan kenyamanan bekerja dan produktivitas di perusahaan," ujar Ida.

              Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri mengatakan kegiatan sosialisasi ini
              bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  bagi  pekerja  di  Indonesia.  "Ekosistem
              ketenagakerjaan Indonesia akan semakin kuat dan mumpuni, jika kita memperhatikan semua
              elemen hak-hak pekerja, yakni bagaimana pekerja memperoleh perlindungan. Salah satunya
              jaminan sosial," katanya.

              Sosialisasi bagi pelaku hubungan industrial di perusahaan diikuti oleh 50 peserta. Terdiri dari 25
              pekerja dan 25 pelaku bisnis atau perwakilan manajemen perusahaan di Semarang. "Mereka
              belum  menjadi  anggota  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jadi  kita  beri  pemahaman  apa  saja  manfaat
              menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan," ujar Putri.



                                                           417
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423