Page 474 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 474

KEMNAKER AJAK PEMERINTAH DAERAH UNTUK ATASI PENGANGGURAN SECARA
              KONSISTEN

              Kementerian  Ketenagakerjaan  terus  berupaya  mengurangi  angka  pengangguran  dengan
              melakukan perbaikan layanan informasi ketenagakerjaan dalam memajukan Usaha Mikro Kecil
              Menengah (UMKM) serta meningkatkan infrastruktur yang berbasis komunitas.

              Saat ini, pengangguran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan melalui
              berbagai kebijakan, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dukungan dari pihak swasta.

              "Upaya mengatasi pengangguran ini menjadi hal yang penting di tengah terpuruknya kondisi
              perekonomian  akibat  pandemi  Covid-19,  serta  mencegah  munculnya  masalah  sosial
              masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada
              kegiatan     Rekonsiliasi   Data     Penempatan       Tenaga      Kerja    BKK/LPK/Disnaker
              Provinsi/Kabupaten/Kotapada 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/9/2021).

              Sekjen Anwar Sanusi menjelaskan, revolusi industri 4.0 saat ini memaksa terjadinya perubahan
              dalam perkembangan teknologi digital pada semua sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan.
              Perubahan ini harus disikapi dengan kebijakan tepat dan cepat dalam penyerapan tenaga kerja.

              "Bisa  dikatakan  bahwa  sektor-sektor  tersebut  mempunyai  kontribusi  besar  terhadap
              pertumbuhan secara nasional maupun domestik," ucapnya.

              Survei dari Sakernas BPS per Februari 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak
              139,81 juta jiwa (68,08 persen) dengan penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang
              (93,74 persen), sementara jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8,75 juta jiwa (6,26 persen).

              Jumlah angkatan kerja yang terdampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan sekitar 19,10 juta
              orang, di mana sebanyak 1,62 juta orang merupakan pengangguran yang Bukan Angkatan Kerja
              (BAK) karena Covid-19; sebanyak 0,65 juta orang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11
              juta orang; dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak
              15,72 juta orang.


              Dampak  dari  pandemi  Covid-19  ini  diprediksi  ada  sekitar  10  juta  pengusaha  mandiri  akan
              berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40 persen.

              Selain itu adanya pertambahan jumlah angka pengangguran pada angkatan kerja usia muda
              disebabkan berbagai faktor seperti spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan
              mereka; kurangnya pengetahuan dan keahlian terhadap lowongan pekerjaan.


              "Ini  merupakan  tantangan  yang  berat  bagi  ketenagakerjaan  di  Indonesia  meskipun
              meningkatnya jumlah pengangguran ini juga dialami oleh hampir semua negara di dunia," ujar
              Anwar Sanusi.

              Anwar  Sanusi  menambahkan,  sesuai  dengan  arahan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah
              dalam mengurangi angka pengganguran ini perlunya keterlibatan semua lembaga terkait.


              "Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta lembaga penempatan
              tenaga kerja dalam meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi angka
              pengangguran," katanya. CM (srf).
                                                           473
   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479