Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 103
secara nasional yang hanya mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi,
peningkatan kesejahteraan buruh hanya angan-angan belaka.
"Janji presiden di May Day 2019 akan direvisi paling lambat Juni. Tapi sampai
sekarang tak ada revisi. Itu yang kami tagih kepada pemerintah melalui DPRD
Kalsel," ucapnya.
Tuntutan berikutnya, massa menolak usulan Kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia
menilai Usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN) menaikkan iuran BPJS
Kesehatan bagi Anggota Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU )
karena kenaikan iuran tersebut akan menjadi beban dan memberatkan rakyat.
"Kenaikan BPJS Kesehatan yang 50 persen teramat sangat memberatkan
masyarakat. Bukan hanya di Kalsel tapi juga di seluruh Indonesia," imbuh Yoeyoen.
Kemudian, massa buruh menuntut agar penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT
Barito Murni Sakti Chemical di Barito Kuala (Batola), dan PT Kalimantan Agung di
Tanah Laut (Tala). Menurut dia, permasalahan ini sebenarnya sudah dua tiga
tahunan.
"Kami menunggu kejelasan proses ini dari pemerintah. Dan akan kami lihat per
Agustus ini sejauh mana perkembangan penanganan masalah ini," kata Yoeyoen.
Adapun tuntutan terakhir, buruh mendesak administrasi serikat pekerja (SP) tingkat
Provinsi Kalimantan Selatan secepatnya diverifikasi agar putusan upah minimum
provinsi (UMP) Tahun 2020 tak cacat hukum. Ia berharap tidak ada serikat buruh
yang ilegal.
Ia mendorong SP mempunyai tanda bukti nomor pencatatan yang berhak mewakili
untuk duduk di kelembagaan tripartit dan dewan pengupahan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Puar Junaidi mengatakan dewan Kalsel siap
membantu menyampaikan tuntutan buruh kepada DPR pusat. Kata dia, persoalan
yang menjadi tuntutan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kami akan bantu, karena ini memang menyalurkan aspirasi adalah tugas dan fungsi
kami," beber Puar.
Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Sugian Noorbah menambahkan proses
penanganan dua perusahan bermasalah sedang berjalan. Disnakertrans sudah
membuat tim untuk penanganan kasus tersebut. Dan dia berjanji bahwa
permasalahan ini bakal tuntas pada Agustus ini.
"Sebelumnya tim kami sudah menyurati dua perusahan yang bermasalah itu. Dan
tim ini saat ini mereka masih di Jakarta untuk mempertanyakan tindak lanjut surat
yang kami layangkan pada 2017 lalu," pungkasnya..
Page 102 of 117.
