Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 100

Title          KNKS INISIASI JAMINAN SOSIAL SYARIAH KETENAGAKERJAAN
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      14 Agustus 2019
                              https://republika.co.id/berita/pw7yvs383/knks-inisiasi-jaminan-sosial- syariah-
               Page/URL
                              ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS) inisiasi pengembangan Jaminan Sosial
               Nasional Berbasis Syariah. Langkah pertamanya dengan mengupayakan preferensi
               produk syariah di BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTk).

               Direktur Bidang Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal KNKS, Taufiq Hidayat
               menyampaikan kedepannya preferensi syariah itu tidak hanya di ketenagakerjaan
               tapi juga jaminan hari tua, jaminan kesehatan kerja, hingga jaminan pensiun.
               Menurutnya, ini juga merupakan upaya untuk membuat sisi permintaan.

               "Sisi demand itu yang kita siapkan, artinya sambil kita menyadari bahwa lebih dari
               80 persen penduduk kita beragama islam yang punya preferensi ke sana," kata dia

               di Kantor KNKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

               Taufiq mengatakan KNKS telah menandatangani Nota Kesepahaman juga Perjanjian
               Kerja Sama dengan BPJSTk untuk pengembangan produk berbasis syariah.
               Nantinya, peserta BPJSTk dapat memilih preferensi pengelolaan secara umum
               maupun syariah.

               Produk syariah akan menjamin pengelolaan dari awal hingga akhir, akad hingga
               investasinya dalam koridor syariah. Taufiq menyampaikan, saat ini BPJSTk
               sebenarnya telah menempatkan sekitar Rp 90 triliun dananya di produk investasi

               syariah, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan saham syariah.

               "Ini menjadi masukan penting juga dalam proses pengembangan, hanya saja tetap
               kalau produk BPJSTk syariah harus end-to-end," kata dia.

               KNKS juga telah meminta opini dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
               Indonesia (DSN MUI) terkait kemungkinan produk ini. Termasuk melakukan kajian
               preferensi seberapa besar potensi keikutsertaan pesertanya.








                                                       Page 99 of 117.
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105