Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019

Title BPJS KETENAGAKERJAAN KAJI PROGRAM PEMBERIAN PESANGON SAAT TERJADI PHK
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 14 Agustus 2019
https://nasional.kontan.co.id:443/news/bpjs-ketenagakerjaan-kaji-progr am-pemberian-
Page/URL
pesangon-saat-terjadi-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaa bakal mengkaji usulan
penambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Tambahan program ini
merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

JKP adalah program pemberian pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja
(PHK) karyawan. "Kami sedang melakukan kajian penambahan program jaminan
tersebut," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto baru-baru ini.

Selama ini, kewajiban pemberian pesangon PHK menjadi tanggungan pengusaha.
Aturan mainnya tertuang dalam Pasal 156 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain JKP, Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan agar Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menambah satu program jaminan lagi.
Yakni, Program Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).

Saat ini, Agus mengatakan, Program JPS sudah tahap uji coba. BPJS
Ketenagakerjaan sedang melakukan proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta dan
Banten.

Namun, menurut Agus, JPS belum masuk sebagai jaminan sosial baru yang BPJS
Ketenagakerjaan berikan. Program ini masih sebagai tambahan kegiatan bagi BPJS
Ketenagakerjaan saja.

Sama seperti pemberian pesangon PHK, pelatihan dan sertifikasi merupakan
kewajiban pemberi kerja. Ketentuannya termaktub dalam Pasal 12 UU
Ketenagakerjaan.

Page 96 of 117.