Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019

operasional perusahaan yang telah beroperasi tanpa izin sesuai hasil temuan
monitoring LKS tripartit Kabupaten Temanggung.

Mereka juga mewajibkan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Temanggung
untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
jaminan pensiun, dan BPJS Kesehatan paling lambat Desember 2019.

Koordinator Lapangan yang juga Ketua DPC Fhukatan KSBSI (Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia) Temanggung, Wahyudi mengatakan para pekerja
menolak revisi UU nomor 13/2003 yang saat ini isunya sudah bergulir di tingkat
nasional.

"Revisi-revisi yang tidak berpihak pada buruh jelas kami tolak," katanya.

Ia menuturkan pihaknya menolak UMK tahun 2020 di Temanggung yang masih
menggunakan formula PP 78 tahun 2015, karena sebagai konsekuensi dari PP
78/2015 ada struktur skala upah yang ternyata ketika dilakukan monitoring ke
masing-masing perusahaan, dari 12 perusahaan yang dimonitor, sebanyak tujuh
perusahaan di antaranya masih memberikan upah di bawah UMK dan yang lima
perusahaan belum melaksanakan struktur skala upah.

"Waktu kami monitoring dengan LKS Tripartit yang terdiri atas pemerintah dalam
hal ini dinas tenaga kerja, serikat pekerja/buruh, dan Apindo. Waktu itu Apindo
sudah menyetujui di depan sekda, tetapi kenyataan di lapangan upah teman-teman
ada yang masih di bawah UMK," katanya.

Menurut dia jaminan pensiun baru sekitar 25 persen perusahaan yang
melaksanakannya.

Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan mendukung tuntutan para pekerja,
karena Temanggung akan menjadi kabupaten ramah investasi.

"Jika ada perusahaan yang tidak mengindahkan perizinan dan mangabaikan hak-hak
karyawan termasuk tidak mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan lebih baik tutup
saja perusahaannya," katanya.

Page 92 of 117.