Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019

Title PEKERJA KORBAN PHK DIUSULKAN DAPAT 'SUBSIDI'
Media Name kabarbisnis.com
Pub. Date 14 Agustus 2019
https://www.kabarbisnis.com/read/2893705/pekerja-korban-phk-diusulkan- dapat-
Page/URL
subsidi-
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengusulkan agar program jaminan
sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja ditambah dua lagi.
Tambahan pertama menyangkut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Tambahan kedua menyangkut Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS). Tambahan
diperlukan untuk melengkapi jaminan sosial yang selama ini diterima para pekerja,
seperti jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, kemudian Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, dua program baru
yang ia usulkan tersebut diajukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja
di tengah berkembangnya dunia kerja yang semakin fleksibel.

"Saya mengusulkan agar dikaji lagi oleh berbagai pihak dua program baru namanya
JKP sama JPS," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu

(14/8/2019).

Hanif mengaku belum menyampaikan usulan penambahan dua program jaminan
sosial untuk para pekerja ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan
ingin melihat terlebih dahulu respons sejumlah pihak terkat usulan tersebut.

"Baru saya lempar ke publik, belum ada perundingan. Nanti kan akan kelihatan
nanti mungkin ada pro kontra dulu," tuturnya.

Sekretaris Jenderal PKB itu menyatakan sejumlah negara, seperti Malaysia, sudah
menerapkan dua program jaminan yang dirinya usulkan tersebut. Menurutnya, perlu
ada penambahan jaminan sosial bagi pekerja karena perubahan dan perkembangan
di dunia kerja.

"Makanya JKP sama JPS menjadi penting untuk memastikan agar orang mengalami
apa yang saya sebut, long live learning dan long live employebility," tuturnya.

Page 107 of 117.