Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 112

Menurut dia, kewajiban perusahaan membayarkan upah pekerja minimal sesuai
               dengan upah minimum kabupaten (UMK) sebagaimana yang telah diatur dalam
               perundang-undangan yang berlaku.

               Begitu juga mengenai pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan maupun
               kesehatan kepada pekerjanya, hal itu sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi
               para pengusaha.

               "Betul kata para buruh, jika perusahaan tidak mampu membayar, maka tidak usah
               membuat usaha, karena buat apa membuat usaha, merekrut buruh, kemudian
               malah sembarangan, upah pekerjanya tidak sesuai UMK, kemudian tidak
               membayarkan BPJS-nya," katanya.

               Ia menuturkan jika kondisi sudah demikian, percuma saja sebuah perusahaan
               didirikan, karena dengan kondisi itu perusahaan bukan memberikan banyak
               manfaat, akan tetapi malah memberikan kesengsaraan kepada masyarakat, dalam
               hal ini pekerjanya.

               Ia menyampaikan pelaku usaha saat merintis sebuah usaha tentu harus berpikir
               jauh, bagaimana membayarkan hak-hak kepada para pekerjanya.

               Ia mengatakan Temanggung berkomitmen menjadi kabupaten ramah investasi
               sehingga prinsip investasi yang akan dijalankan di Kabupaten Temanggung juga
               harus benar-benar berpihak kepada masyarakat hingga tingkat bawah.

               "Jika investasi yang ada mengorbankan masyarakat, maka lebih baik tidak perlu ada
               investasi," katanya.

               Kepala Cabang Pembantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
               Ketenagakerjaan Temanggung Albertus Wahyudi Setya Basuki mengatakan masih
               ada sejumlah perusahaan tidak membayarkan jaminan sosial ketenagakerjaan para
               pekerjanya.

               Padahal jaminan sosial tersebut merupakan hak yang harus diberikan pemberi kerja
               kepada para pekerjanya.

               "Jaminan sosial ketenagakerjaan wajib diberikan. Bukan hanya karyawan saja yang
               berhak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja magang pun berhak
               mendapatkan jaminan sosial itu karena jika pekerja mengalami kecelakaan kerja
               saat bekerja, namun dia tidak terdaftar, maka dia tidak bisa mendapatkan hak-
               haknya, mendapatkan klaim jaminan kecelakaan, misalnya," kata Wahyudi.

               Pewarta: Heru Suyitno Editor: Erafzon Saptiyulda AS COPYRIGHT (c)2019 .








                                                      Page 111 of 117.
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117