Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019

Title TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN, FSPMI SUMUT GELAR AKSI 15 AGUSTUS
Media Name kumparan.com
Pub. Date 14 Agustus 2019
https://kumparan.com/sumutnews/tolak-revisi-uu-ketenagakerjaan-fspmi-s umut-gelar-
Page/URL
aksi-15-agustus-1rfH62F3nje
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Rencana pemerintah yang akan melakukan revisi Undang Undang Ketenagakerja (UUK) No
13 Tahun 2003 mendapat penolakan dari DPD FSPMI Sumut.

Para buruh yang tergabung dalam DPD FSPMI Sumut pun akan menggelar unjuk rasa di
kantor Gubernur dan DPRD Sumut pada Kamis (15/8/2019).

"Aksi kita untuk menolak tegas revisi UU Ketenagakerjaan yang mengkebiri hak buruh
Indonesia" kata ketua DPD FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, Rabu (14/8/2019).

Ia menilai, pemerintah terus mengusik hak kaum buruh dan terkesan selalu berpihak pada
pengusaha dengan mengeluarkan kebijakan yang mengurangi hak para buruh. Disisi lain,
katanya, UU Ketenagakerjaan yang ada saja masih belum menjamin hak dan keaejahteraan
kaum buruh itu sendiri.

"Kami kaum buruh di kebiri, sementara pengusaha terus diberi kelonggaran dengan
kebijakan pemerintah dalam kurun 5 tahun terakhir ini," ungkapnya.

UU Ketengakerjaan telah di bahas di Pusat oleh semua pihak, rencananya sebanyak 77
pasal dalam UU tersebut akan di revisi pemerintah, yang kesemuanya menguntungkan
dunia usaha.

"Diantara 77 pasal tersebut, yakni pesangon buruh akan dikurangi, biro jasa atau pekerja
outsourching tanpa ada batas waktu dan bebas ditempatkan dimana saja, tenaga kerja
asing bisa jadi HRD di perusahaan, upah buruh murah dengan menghilangkan sektoral upah
dan lain lain yang semuanya merugikan kaum buruh," ungkapnya.

Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut manambahkan, buruh yang akan menggelar
unjuk rasa berasal dari Kota Medan, Deli Sedang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Raya,
Tabagsel.

Dalam aksinya, kata Tony, para buruh mengusung beberapa poin tuntutan, yaitu tolak revisi
UUK No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Cabut kebijakan upah murah PP 78
tentang pengupahan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hapuskan sistem kerja
perbudakan dan Pemerintah harus antisipasi gelombang PHK massal.

"Kita juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara memerintahkan Disnaker untuk segera
menyelesaikan kasus kasus perburuhan di Sumut. Selain itu, Gubsu bersama DPRD Sumut
harus memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran,
kuantitas, kualitas SDM pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Utara,"
pungkasnya.

Page 109 of 117.