Page 10 - E-KLIPING KETENGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2019
P. 10
Pasalnya, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah komprehensif ada jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
"UU BPJS harus jadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Harus
diselaraskan aturannya. Kalau tidak mau ya UU-nya direvisi atau dikeluarkan Perpu,"
tandasnya.
Hal senada juga ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar yang
menilai seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pengelolaan jaminan sosial
ketenagakerjaan di Indonesia, karena jika mengacu kepada UU SJSN, seharusnya
pelaksanaan jaminan sosial PPPK dan honorer harus dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Page 9 of 103.
