Page 6 - E-KLIPING KETENGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2019
P. 6

Title          LAYANAN PERIZINAN TIGA PERUSAHAAN DISETOP
               Media Name     suaramerdeka.com
               Pub. Date      08 Februari 2019
                              https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/166130/layanan-perizinan-tig a-
               Page/URL
                              perusahaan-disetop
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive




               Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Jateng  menindak  tegas  10
               perusahaan  yang  diduga  melanggar  aturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
               (BPJS) Ketenagakerjaan.

               Dari 10 perusahaan tersebut, tiga di antaranya direkomendasikan mendapat sanksi
               TMP2T (tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu) dari Dinas Penanaman Modal
               Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Jateng.  "Ini  sebagai  bukti  keseriusan  dan
               komitmen  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  melindungi  tenaga  kerja,"kata
               Gubernur Ganjar Pranowo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/2).

               Hal itu diungkapkan Ganjar seusai paparan dalam tahap final nominasi penghargaan
               Anugerah Paritrana 2018 di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Jakarta.

               Klarifikasi

               Menurut Ganjar, jumlah kepesertaan BPJS formal di Jawa Tengah tahun 2018 naik
               24  persen  dibandingkan  2017,  yaitu  dari  1.380.328  menjadi  1.714.468  orang.
               Adapun  sektor  nonformal  atau  Bukan  Penerima  Upah  (BPU)  naik  11  persen  pada
               2018, dari semula 1.323.655 pada tahun 2017 menjadi 1.465.847 orang.

               Kepala  Disnakertrans  Jateng  Wika  Bintang  menerangkan,  tiga  perusahaan  yang
               mendapatkan rekomendasi TMP2Ttersebut merupakan perusahaan bidang otomotif
               di Purwokerto, swalayan di Solo, dan perusahaan garmen di Sukoharjo.

               Menurut  Wika,  sebelumnya  Dinas  Tenaga  Kerja  sudah  melakukan  klarifikasi  dan
               memberikan surat peringatan kepada ketiga perusahaan tersebut. "Tapi ketiganya
               tetap  ngeyel,  makanya  kami  beri  rekomendasi  TMP2T.  Kelanjutan  sanksi  tersebut
               dapat berupa penghentian operasional, pembekuan perusahaan, hingga pencabutan
               izin,"kata Wika.

               Adapun  tujuh  perusahaan  lainnya,  imbuh  dia,  satu  di  antaranya  langsung
               membenahi sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan. Enam perusahaan lainnya saat ini
               masih dalam tahap pembinaan.

               Lebih lanjut Wika menjelaskan, sesuai aturan, perusahaan wajib mengikuti empat
               jenis  produk  BPJS  Ketenagakerjaan,  yaitu  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari
               tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. "Tetapi masih ada perusahaan yang
               belum  memenuhi  itu.  Bahkan  ada  yang  melaporkan  gaji  pekerjanya  lebih  rendah





                                                       Page 5 of 103.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11