Page 9 - E-KLIPING KETENGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2019
P. 9
Title JAMINAN SOSIAL APARATUR PEMERINTAH HARUS DIKELOLA BPJS NAKER
Media Name bisnis.com
Pub. Date 08 Februari 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190208/12/886542/jaminan-sosial-apar atur-
Page/URL
pemerintah-harus-dikelola-bpjs-naker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan bahwa program perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK) dan pekerja nonaparatur sipil negara (ASN) sejatinya hanya diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Penegasan DJSN tersebut mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.
49/2018 tentang Manajemen PPPK. PP tersebut merupakan implementasi dari isi UU
No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Adapun, isi UU tersebut menegaskan bahwa program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja Soeprayitno mengatakan, berdasarkan UU
SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS, PT Taspen tidak termasuk dalam badan
yang menyelenggarakan jaminan sosial.
Dengan demikian, jelasnya, yang berhak untuk menyelenggarakan jaminan sosial
berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS
Ketenagakerjaan.
Menurutnya, PT Taspen mengklaim bahwa perseroan adalah BPJS untuk ASN, tetapi
di UU SJSN maupun BPJS, PT Taspen sendiri harus terintegrasi dengan BPJS.
"Artinya, jika PP itu terbit, konsiderannya harus disesuaikan dengan UU SJSN dan
UU BPJS, yang sebenarnya itu [Taspen] tidak ada, harus terintegrasi dengan BPJS,"
ujar Soeprayitno dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (7/2/2018).
Dia menegaskan bahwa jika PT Taspen ingin mengelola jaminan sosial
ketenagakerjaan untuk ASN, PPPK serta pekerja non-ASN, prosesnya menjadi lebih
rumit karena harus mengamendemen UU BPJS.
Dia menyarankan, agar tidak terjadi polemik antara Taspen dan BPJS
Ketenagakerjaan, dua institusi ini bisa berdialog untuk menemukan solusi terhadap
jaminan sosial bagi ASN dan non-ASN.
Page 8 of 103.
