Page 92 - E-KLIPING KETENGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2019
P. 92
"Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta
relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas
pencapaian jumlah pegawai non-ASN yang cukup tinggi. Meski demikian, masih
banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi
seluruh pekerja non-ASN dapat terwujud," katanya.
Sesuai aturan, tugas pokok BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan program
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal itu terkandung dalam UU Nomor
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sedangkan BPJS Kesehatan, berdasarkan undang-undang tersebut menjalankan
fungsinya menjamin pemberian layanan dan perlindungan atas risiko gangguan
kesehatan.
Mengingat sifatnya yang nirlaba, dengan begitu, iuran yang dibebankan tidak akan
memberatkan peserta dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan
peserta. Termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.
Hingga saat ini, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan juga terus ditingkatkan.
Seperti peningkatan manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan
pemerintah. Hal itu merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan
perlindungan menyeluruh untuk semua pekerja di Indonesia.
"Harapan kami, seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk
perwujudan hadirnya negara dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi
seluruh masyarakat pekerja," pungkasnya.
Page 91 of 103.
