Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2019
P. 95
yang telantar dan tertinggal dari sisi infrastruktur.
"Sehingga, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh
industri. Oleh sebab itu, perlu kolaborasi antara Pemerintah-Swasta-Institusi
pendidikan dalam meningkatkan skill tenaga kerja," jelasnya kepada wartawan,
Minggu (17/3) malam.
Ahmad juga menyinggung naiknya tingkat pengangguran terbuka di perdesaan yang
ditunjukkan oleh BPS, yakni menjadi 4,04% pada 2018 dari sebelumnya 4,01%
pada 2017, meski sudah ada dana desa.
Jika melihat data BPS secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka di
perdesaan sebanyak 4,93% pada 2015 dan turun lagi menjadi 4,51% pada 2016.
Di sisi anggaran, alokasi dana desa dari pemerintah tercatat sebesar Rp20,67 triliun
pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Untuk
tahun ini, nilainya dinaikkan menjadi Rp70 triliun.
Warga berkendara di jalan yang dibangun mengunakan dana desa 2018, di Desa
Laladon, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
Menanggapi program yang diajukan Ma'ruf dan Sandiaga untuk isu
ketenagakerjaan, peneliti INDEF Esa Suryaningrum menganggap pada dasarnya,
kedua cawapres sudah memiliki konsep bagus untuk mengatasi persoalan tenaga
kerja.
Dia menyoroti pentingnya implementasi program yang dijanjikan dengan melibatkan
seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal ketenagakerjaan. Menurut Esa,
program Rumah Siap Kerja dari Sandiaga dan revitalisasi institusi pendidikan versi
Ma'ruf tak bisa dilakukan semata oleh pemerintah.
"Kedua program ini harus menggandeng tiga aktor terkait, yaitu tenaga kerja, pusat
pelatihan dan industri. Pemerintah hanya sebagai fasilitator seperti yang dilakukan
Singapura, kita bisa contoh," pungkasnya.
Semoga, lewat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, berbagai
komitmen yang disampaikan kedua pasangan peserta Pilpres 2019 tak berakhir
dengan kata-kata "janji tinggal janji".
Page 94 of 117.
