Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2019

Wang menilai beleid ini tidak akan begitu berefek khususnya bagi kinerja
perusahaan. Ia mencontohkan, niatan pemerintah mengurangi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) kayu log sebesar 10% serta membebaskan kewajiban mengurus SVLK
(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga bukan merupakan solusi yang berdampak
besar.

"Itu akan lebih berdampak pada cashflow dan karena kami eksportir dengan
pembeli yang besar, mereka tentunya memerlukan legalitas produk kami," sebut
Wang.

Lebih jauh ia menyebutkan, sejumlah perusahaan lokal yang melaksanakan kegiatan
ekspor mengharapkan iklim investasi yang positif. Semisal, dengan tidak membatasi
bahan baku impor yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor.

Menurutnya, impor bahan baku selama ini dilakukan karena industri dalam negeri
belum bisa memenuhi kualitas yang dibutuhkan.

Seandainya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri, Wang menjamin
perusahaan-perusahaan furnitur akan lebih memilih menyerap produksi dalam
negeri.

Sayangnya, perbedaan kualitas yang jauh khususnya pada komponen penting
disebut Wang sebagai alasan kenapa sejumlah perusahaan furnitur lebih memilih
melakukan impor bahan baku.

"Pemerintah harus benar-benar memilah kebijakan yang efektif dan langsung ke
sasaran," jelas Wang. Bahkan Wang beranggapan, pemerintah cukup meniru apa
yang dilakukan negara-negara lain.

Satu hal yang tidak kalah penting baginya yakni tata kelola industri dari hulu ke hilir.
Hal ini dianggap akan semakin mendorong industri.

"Koordinasi ini yang belum terlihat, mengenai PMK, magang dan pengembangan
vokasi memang kami lakukan namun tidak besar dana yang kami keluarkan untuk
program tersebut," jelas Wang.

Menurutnya, hal ini tidak akan serta merta mendorong pelaku industri untuk
berbondong-bondong melakukan pengembangan vokasi.

Page 168 of 171.