Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020
P. 132

Title          PUTUS PENULARAN CORONA, POLRI BAKAL PIDANA TKI YANG TAK ISOLASI DIRI SAAT
                              PULANG
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      06 April 2020
               Page/URL       https://www.liputan6.com/news/read/4220856/putus-penularan-corona-polr i-bakal-
                              pidana-tki-yang-tak-isolasi-diri-saat-pulang
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Mabes Polri mengeluarkan aturan khusus terhadap para Tenaga Kerja Indonesia
               (TKI) yang pulang ke Indonesia di tengah pandemi virus Corona penyebab Covid-
               19. Jika melanggar, akan ada sanksi pidana.

               Aturan tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor
               ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Para TKI diwajibkan mengisolasi
               diri sepulangnya ke Indonesia untuk memutus mata rantai penularan Corona.

               "Ya benar, diharapkan ada isolasi diri," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen
               Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (6/4/2020).

               Argo menegaskan, sanksi tersebut diberlakukan jika TKI menolak untuk melakukan
               isolasi diri. "Dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan," kata Argo.

               Mabes Polri memang mengeluarkan empat Surat Telegram usai Kementerian
               Kesehatan menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah
               wabah Corona. Aturan tersebut terkait pidana siber, penimbunan kebutuhan pokok,
               kejahatan di bidang reserse, dan kewajiban isolasi diri.
               Koordinasi

               Terkait penanganan kepulangan tenaga kerja, Polri berkoordinasi dengan
               penyelenggara karantina kesehatan untuk melakukan pendampingan. Termasuk
               melakukan pengawasan di pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat.

               "Serta menjalankan prosedur penanganan kesehatan sesuai dengan Undang-
               Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," bunyi kutipan
               dalam surat telegram tersebut.










                                                      Page 131 of 193.
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137