Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020

Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas Strategi
Penerimaan PMI dan ABK bersama Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah via
video conference.

"Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warganya sekaligus
meminta kesadaran WNI untuk sementara tidak kembali ke Indonesia dalam situasi
masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan ada tiga titik yang
menjadi pintu masuk utama PMI yang pulang ke Indonesia lewat jalur darat, yakni
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimatan Barat yaitu PLBN Entikong,
PLBN Aruk, dan PLBN Badau. Selain jalur darat, diperkirakan banyak PMI yang
menggunakan jalur laut dan udara, serta jalur ilegal oleh PMI berstatus
undocumented.

Pihak Kemenlu juga tengah melakukan koordinasi dengan pihak Kemenlu Malaysia,
KBRI Kuala lumpur dan KJRI dari daerah tertentu terkait data-data PMI yang pulang
ke Indonesia dan status kesehatannya.

Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah
(pemda) dimana daerahnya menjadi pintu masuk kedatangan. Penambahan petugas
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) oleh Kementerian Kesehatan dan bantuan dari
TNI/Polri akan memperkuat sistem screening saat menerima kedatangan PMI dan
maupun ABK.

Bagi WNI yang terpantau dalam kondisi kurang atau tidak sehat, akan langsung
mendapat perawatan khusus di rumah sakit rujukan. Adapun bagi yang sehat, maka
diizinkan langsung kembali ke daerah asalnya dengan melakukan karantina pribadi
selama 14 hari dibarengi monitoring yang baik oleh pihak pemda.

Turut hadir dalam RTM Menlu Retno Marsudi, Menkes Terawan Agus Putranto,
Menaker Ida Fauziyah, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, KaBNPB Doni Monardo,
KaBP2MI, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Setjen Kemendagri, Perwakilan Kapolri,
KBRI Malaysia, KJRI Johor Baru, KJRI Kuching, Gub Bali, Gub Kalbar, Gub Kaltara,
Gub Kepri, dan Walikota Batam.

Page 21 of 193.