Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020

"Apalagi juga ada kabar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat saat ini sudah
terdapat ribuan orang buruh ter-PHK," imbuhnya.

Menurut dia, setidaknya ada dua ancaman serius yang dihadapi para pekerja atau
buruh di Indonesia, yakni potensi hilangnya nyawa buruh karena masih diharuskan
bekerja dan tidak diliburkan ketika yang lain melakukan physical distancing untuk
menghindari penularan virus Covid-19 dan darurat PHK yang akan mengancam
kelangsungan hidup, puluhan hingga ratusan ribu buruh.

Oleh karena itu, KSPI sebagai perwakilan kaum pekerja ataupun buruh,
menyuarakan tujuh tuntutan terhadap para pengusaha dan pemerintah guna
meringankan beban buruh di saat wabah Corona melanda berbagai daerah di
Nusantara, yakni;

1) Saat yang tepat untuk menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta
dengan mengatur ulang sistem kerja buruh, tapi tetap membayar upah
penuh.
"Bisa libur bergilir. Sehingga ada penghematan listrik, katering, dan lainnya.
Toh omzet juga sedang turun," kata Iqbal
2) Pemerintah di minta mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai
tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks harga saham gabungan tidak
anjlok.
3) Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi berupa kemudahan impor
bahan baku (sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia),
khususnya untuk industri padat karya. Misalnya dengan menerapkan bea
masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban biaya apa pun kepada barang
impor.
"Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku
dari negara yang belum terkena Corona," kata dia.
4) Memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada buruh, pengemudi
transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain. Di sisi lain, akan
membantu dunia usaha, karena sebagian dari upah pekerja disubsidi oleh
pemerintah. "Seperti di Inggris," ujar dia.
5) Memberikan insentif kepada industri pariwisata, retail, dan industri lain yang
tedampak, agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi Corona.
Seperti menghapus bunga pinjaman bank bagi pengusaha di sektor
pariwisata atau menghapus pajak pariwisata dan memberikan kelonggaran
cicilan hutang untuk menunda selama setahun tidak membayar cicilan.
6) Segera menurunkan harga BBM premium agar masyarakat menengah ke
bawah termasuk para buruh meningkat daya belinya. Selain itu, harga gas
industri segera diturunkan, agar ongkos produksi pabrik bisa turun.
7) Mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana cadangan dari
bunga deposito dana peserta dan dana JKK untuk membantu para buruh
yang terdampak .

"Baru-baru ini Disnakertrans Jawa Barat menyampaikan, sebanyak 40.433 pekerja
dirumahkan dan 3.030 pekerja terkena PHK," pungkasnya.

Page 63 of 193.