Page 117 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 117
Ringkasan
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar
aksi di 24 provinsi di Indonesia hari ini, Selasa (26/10/2021). Presiden atau Ketua Umum KSPI,
Said Iqbal mengancam akan melakukan mogok kerja nasional jika tuntutan tak dituruti. Jumlah
massa ditaksir sekitar 100 ribu buruh dari 100 pabrik di 100 kabupaten kota. Said Iqbal dalam
keterangannya mengatakan tak ada aksi yang berlangsung di DPR maupun Istana negara.
TUNTUTAN KENAIKAN UPAH MINIMUM TAK DITURUTI, BURUH ANCAM MOGOK
KERJA
Jakarta - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menggelar aksi di 24 provinsi di Indonesia hari ini, Selasa (26/10/2021). Presiden atau Ketua
Umum KSPI, Said Iqbal mengancam akan melakukan mogok kerja nasional jika tuntutan tak
dituruti.
Jumlah massa ditaksir sekitar 100 ribu buruh dari 100 pabrik di 100 kabupaten kota. Said Iqbal
dalam keterangannya mengatakan tak ada aksi yang berlangsung di DPR maupun Istana negara.
"Untuk wilayah di jakarta, aksi akan difokuskan di balaikota, kantor gubernur DKI Jakarta,"
katanya.
Tuntutan utama dari buruh tersebut yakni adanya kenaikan upah minimum sebesar 7 sampai 10
persen untuk tahun 2022 mendatang. Jika permintaan ini tak dituruti ia mengancam akan
melakukan mogok nasional.
"Kalau belum didengar maka akan ada aksi lanjutan, puncaknya tidak menutup kemungkinan
akan melakukan mogok nasional," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (26/10/2021).
Dalam memutuskan kenaikan upah tersebut, ia menyebut pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan tak bisa menggunakan instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
dan Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jika menggunakan instrumen tersebut, Said menilai bahwa upah malah akan turun, bukan
bertambah. Ia mengatakan tuntutan kenaikan upah tersebut juga mengacu pada Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) yang ditemukan dalam surveinya mengalami kenaikan serupa tuntunan.
"Apa alasannya, survei yang dilakukan KSPI di 24 provinsi di seluruh indonesia dengan
menggunakan KHL kebutuhan hidup layak, ditemukan kenaikan harga-harga tersebut sebesar
7-10 persen. harga transportasi terutama sekarang angkot ini tidak beroperasi karena pandemi
kan sedikit sekali sehingga menggunakan grab atau gojek," paparnya.
"KSPI menolak statement menteri tenaga kerja yang akan menggunakan PP aturan pemerintah
PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang akan dijadikan dasar oleh menaker, KSPI
menolak keras," tegasnya.
Ia menilai PP 36/2021 dan UU Ciptaker tak bisa digunakan dalam menentukan kenaikan upah
lantaran pihaknya masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sehingga penetapan
kenaikan upah bisa menggunakan instrumen PP nomor 78 tahun 2015.
"Kalau MK mengabulkan tuntutan serikat buruh berarti PP no 36 gugur dengan otomatis nah
bagaimana mungkin (menggunakan) satu UU yang berproses secara hukum, pemerintah tak
menghormati proses hukum tersebut (kalau diteruskan)," katanya.
116
