Page 120 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

BURUH UNJUK RASA TUNTUT KENAIKAN UMK CIMAHI, MINIMAL 10 PERSEN

Cimahi : Sebelum penetapan besaran UMK tahun 2022, ratusan buruh melakukan aksi turun ke
jalan di depan kantor Walikota Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Selasa
(26/10/2021). Buruh tiba di depan kantor pemkot sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka bergantian
melakukan orasi menyampaikan tuntutan. Sebelumnya, mereka berkumpul di kawasan industri
dan melakukan konvoy hingga sampai di Pemkot Cimahi.

Dalam penyampaian aspirasinya buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau
UMK Tahun 2022 sebesar minimal 10 persen, berlakukan UMK 2021, cabut/batalkan Omnibus
Law - Undang-undang Cipta Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus
Law.Perwakilan massa tidak menggelar pertemuan dengan Pemkot Cimahi. Usai menyampaikan
aspirasi, buruh pun membubarkan diri. Sekretaris KC FSPMI Bandung Raya Hendrayana Hendri
mengatakan, pada tanggal 26 Oktober 2021 buruh menggelar aksi secara nasional.

"Aksi nasional tanggal 26 semua buruh turun. Penting bagi buruh Cimahi untuk ambil bagian,"
ujarnya.

Menurut Hendra, buruh yang datang ke lokasi sekitar 300 orang. "Kita datangkan sekitar 300
orang, juga mengirim perwakilan ke Gedung Sate mendukung gerakan di Jabar," ucapnya.
Tuntutan buruh yaitu naikkan UMK 2022 sebesar 10 persen. Pada tahun 2021 UMK Cimahi
sebesar Rp 3. 241.929 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-
Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2021.

"Untuk UMK 2022 naik serendah-rendahnya naik 10%," katanya.

Sebelum ada UU Omnibus Law, kata Hendra, upah diatur melalui penerapan hitungan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL).

"Aturan sekarang mengacu inflasi daerah atau laju pertumbuhan ekonomi. Pasti akan dipilih yang
nilainya lebih rendah agar kenaikan tidak terlalu besar, karena itu kami minta unsur KHL
dimasukkan dalam penghitungan UMK," ungkapnya.

Menurut buruh, UU Cipta Kerja/Omnibus Law sudah terlalu jauh dari amanat UUD 45. "Ini adalah
aksi awal bahwa buruh akan terus melawan bergerak menolak Omnibus law," tegasnya. Buruh
berharap Pemkot Cimahi tidak sekedar menampung aspirasi. "Harapan kami, Pemkot Cimahi
bukan sekedar mendengar dan menyampaikan tapi ada aksi nyata. Kami yakin Cimahi bisa
membuat kebijakan yang berpihak pada pemenuhan kesejahteraan buruh," pungkasnya.

119