Page 124 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 124
Judul Wapres: Badan publik harus terbuka dengan kritik, saran dan masukan
masyarakat
Nama Media elshinta.com
Newstrend Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/249340/2021/10/26/wapres-badan-
publik-harus-terbuka-dengan-kritik-saran-dan-masukan-masyarakat
Jurnalis Sigit Kurniawan
Tanggal 2021-10-26 19:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Semua Badan Publik harus terus menggelorakan
semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun
kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan
berkebangsaan yang demokratis
neutral - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi
terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah
prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun
pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
neutral - Gede Narayana (Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP)) Secara garis besar harus
digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Ringkasan
Dalam acara tersebut, terdapat sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan
klasifikasi informatif, salah satunya adalah kategori kementerian. Penerima penganugerahan
untuk kategori informatif, antara lain Kementerian Pertanian dengan nilai 99,29; Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76; Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68; Kementerian
Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48 Kementerian Keuangan dengan nilai 97,45; Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nilai 97,40; Kementerian
Koperasi dan UKM dengan nilai 97,27; Kementerian Luar Negeri dengan nilai 97,25; dan
Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 90,52.
123
