Page 128 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 128
BURUH SE-CIREBON RAYA TUNTUT PENCABUTAN UU CIPTA KERJA
Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon
Raya berunjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).
Selain menuntut soal kenaikan upah 2022, para buruh juga mendesak dicabutnya UU Omnibus
Law Cipta Kerja.
Sekjen FSPMI Cirebon Raya Moh Machbub mengatakan unjuk rasa serentak dilakukan di seluruh
daerah. FSPMI membawa beberapa tuntutan, 2 di antaranya soal kenaikan upah dan mencabut
UU Omnibus Law Cipta Kerja. Upah merupakan hal krusial yang menjadi kekuatan buruh.
FSPMI mendorong agar pemerintah menetapkan kenaikan upah sesuai dengan hasil survei
komponen kebutuhan hidup layak (KHL). FSPMI mengaku telah mensurvei KHL di tiga pasar.
Hasilnya, dikatakan Machbub, upah buruh di Cirebon harusnya naik 10 persen dibandingkan
tahun ini.
"Kita dapatkan angka sekitar Rp 3 juta. Kalau UMK naik, tentunya berimbas pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Kalau tidak, ya otomatis ekonomi juga tidak tumbuh," kata Machbub saat
beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon
usai unjuk rasa, Selasa (26/10/2021).
"Kita meminta agar kenaikan upah pada tahun 2022 adalah minimal 10 persen. Ini sebagai jaring
pengaman agar kehidupan buruh atau pekerja dapat terpenuhi," kata Machbub menambahkan.
Lebih lanjut, Machbub juga menerangkan tentang kerugian yang dialami buruh dengan adanya
UU Omnibus Law Cipta Kerja. Machbub mengatakan UU tersebut adalah menurunnya upah
minimum 2022. Padahal setiap tahunnya kebutuhan buruh atau pekerja semakin meningkat.
"Kita juga menuntut agar diberlakukannya UMSK. Kemudian, perjanjian kerja bersama tanpa
Omnibus Law," kata Machbub.
Sementara itu, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengaku memahami kondisi buruh yang
tengah berjuang demi mendapatkan kesejahteraan. Agus menanggapi tentang tuntutan buruh
yang berkaitan dengan kenaikan upah.
"Untuk upah minimum kota (UMK) ini perlu kita tindak lanjuti. Nanti Disnaker akan bahas dengan
Depeko (Dewan Pengupahan Kota). Usulannya adalah berdasarkan KHL, selain daripada inflasi,"
kata Agus.
"Kemudian, terkait dengan hal-hal yang menyangkut kewenangan pusat. Kita bisa lakukan
bersama-sama untuk menyambungkan aspirasi ini ke pusat. Tentu secara formal. Seperti tahun
lalu," kata Agus menambahkan.
127
