Page 118 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 118
"Gugatan itu ke MK itu adalah anjuran Presiden Jokowi yang ingin mencari keadilan tentang
omnibus law silakan ke MK, sekarang lagi digugat ke MK kok pemerintah sendiri melanggar,"
tegasnya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Lebih lanjut ia juga terkait tripartit nasional yang
tak bisa dijadikan acuan untuk menetapkan nilai kenaikan upah. Pasalnya, ia menyebut bahwa
delapan dari 15 anggota tripartit nasional tersebut menolak pembahasan tersebut.
"Tripartit nasional ada 4 KSPI, ada KSPSI ada delapan, jumlah tripartit itu 15, delapan itu tidak
ikut, bagaimana kemudian bisa diklaim bahwa tripartit nasional setuju, (pemerintah) selalu
mencari serikat pekerja yang setuju kepada pemerintah untuk mencari stempel," katanya.
Informasi, secara keseluruhan, ada empat tuntutan yang disampaikan KSPI dalam aksinya hari
ini. Pertama, menaikkan upah sebesar 7-10 persen di 2022. Kedua, berlakukan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Ketiga, Batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan tetapkan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law.
117
