Page 196 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 196
DEMO BURUH DI MEDAN TUNTUT UMP DAN UMK NAIK 10 PERSEN
Puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumatera Utara menggelar demo di depan Kantor Gubernur Sumut
di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (26/10).
Dalam orasinya, Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan para buruh menuntut Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sumut untuk tahun 2022
mendatang harus naik minimal 10 persen.
"Kenaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10 persen bukan tidak berdasar, buruh Sumut sudah
sangat menderita pasca pandemi, pemerintah tidak peduli dengan nasib buruh yang semakin
buruk kondisinya, apalagi tahun 2021 kemarin upah buruh di Sumut tidak mengalami kenaikan
sama sekali," katanya.
Wily mengingatkan jika upah buruh tidak naik lagi, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa
besar-besaran.
"Kami ingatkan Pak Gubernur Edy, jangan lagi tahun 2022 tidak naik upah kaum buruh, kami
akan melawan dengan aksi massa buruh yang lebih besar lagi," tegas Willy.
Willy juga menyampaikan tuntutan agar UU Cipta Kerja dicabut. Sebab peraturan itu dianggap
telah menyengsarakan kaum buruh di Indonesia.
"Banyak hak kaum buruh yang direduksi atau dikebiri terang terangan oleh pemerintah,
pesangon dikurangi, PHK dimudahkan, perbudakan dengan kedok outsourcing atau biro jasa
dilegalkan, dan banyak lagi kesengsaraan kaum buruh akibat UU Cilaka ini," jelas Willy.
Selain itu, massa buruh juga mengkritisi kinerja Pertamina Sumut atas kelangkaan Bahan Bakar
Minyak (BBM) di wilayah Sumut beberapa pekan ini. Para buruh menuntut agar pihak Pertamina
menjamin kebutuhan pasokan BBM karena dampaknya buruh bagi kehidupan masyarakat
Sumut.
"Dengan langkanya BBM aktivitas ekonomi tersendat, rakyat terpaksa beli dengan mahal di agen-
agen pinggir jalan, tidak hanya itu dampak kosongnya BBM dapat menaikkan harga-harga
kebutuhan pokok jika ini berlangsung lama, jadi kita minta Pertamina Sumut agar segera
memenuhi kebutuhan BBM Masyarakat dengan serius," harap Willy.
195
