Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 200

"Tuntutan kaum buruh sebesar 10 persen tahun 2022 merupakan hal wajar dan sangat rasional
              untuk kesejahteraan," ujar Roy melalui keterangan resminya, Selasa (26/10/2021).
              1. Buruh Jabar sangat menantikan kenaikkan upah Ilustrasi demo buruh. (ANTARA FOTO/Adeng
              Bustomi) Buruh dalam kondisi pandemik ini harus menjadi perhatian pemerintah. Roy bilang,
              banyak buruh yang dirumahkan dan terdampak ekonomi selama pandemik COVID-19, sehingga
              tuntutan itu perlu diperhatikan secara baik oleh pemerintah.

              "Kenaikkan  upah  minimum  sangat  dinanti-nantikan  oleh  kaum  pekerja/buruh  di  Jabar  untuk
              meningkatkan daya beli, dan sebagai salah faktor meningkatkan produktivitas pekerja/buruh,"
              ungkapannya.

              2. Ridwan Kamil diminta menaikkan UMK 2022 ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Kenaikan upah
              minimum tahun ini, Roy mengatakan, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi
              Indonesia  khususnya  di  kabupaten  dan  kota  di  Jabar.  Maka  itu,  kesejahteraan  buruh  perlu
              ditingkatkan dalam pandemik COVID-19.
              "Kami meminta Gubernur Jabar (Ridwan Kamil alias Emil) untuk menaikkan UMK Tahun 2022
              sesuai tuntutan kaum buruh," katanya.

              3. Buruh Jabar juga menuntut UU Cipta Kerja dibatalkan Sejumlah buruh yang tergabung dalam
              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta,
              Senin (12/4/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Selain soal UMK-UMP 2022, Roy juga
              mengkritik  soal  UU  Cipta  Kerja  yang  sudah  disahkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  DPR.  Ia
              mengatakan, aturan itu seharusnya dicabut dan dibatalkan, karena tidak pro terhadap buruh.

              "Kami menuntut: batalkan UU Cipta Kerja, tolak penetapan UMP 2022 di wilayah Jabar, tetapkan
              UMK 2022 di kab/kota se-Jabar sebesar 10 persen. Tetapkan upah di atas upah minimum sebagai
              pengganti UMSK," kata dia.






































                                                           199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205