Page 204 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 204

Ketua  Dewan  Pimpinan  Wilayah  (DPW)  FSPMI  Winarso  menyampaikan,  pihaknya  sudah
              melakukan survei dan sudah disesuaikan dengan inflasi bahwa gaji yang layak bagi buruh di DKI
              Jakarta sebesar Rp5.305.000.

              "Kami sudah survei pasar, harga-naik pada naik. Proyeksinya di tahun 2022 kita harus punya
              UMP sebesar Rp5.305.000. Itu hasil survei pasar," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta
              Selasa, 26 Oktober 2021.

              Setelah mengusulkan besaran UMP tersebut, Winarso menyebut pihaknya tidak akan menutup
              ruang untuk berdiskusi dengan Dewan Pengupahan yang ada di provinsi, Apindo, dan Pemprov
              DKI Jakarta.

              Lebih jauh, Winarso menjelaskan bahwa saat ini buruh laik sejahtera dan bahagia. Terlebih para
              buruh  yang  sudah  berkeluarga  dan  memiliki  dua  anak.  Dengan  begitu,  Winarso  berharap
              pihaknya  dapat  bertemu  dengan  Anies  Baswedan  secara  langsung  untuk  menyampaikan
              masukannya terkait dengan kesejahteraan buruh.
              Pihaknya juga berharap agar gubernur juga mau menaikkan UMP dan UMSP pada tahun 2022.

              "Kami warga Jakarta berhak bahagia dan berhak sejahtera," ujarnya.

              Winarso menjelaskan sebetulnya usulan ini sudah disampaikan kepada Anies Baswedan sejak
              tahun 2021 lalu. Namun hingga saat ini, Anies Baswedan tidak memberikan respons positif.

              "Saya sampaikan bahwa yang kami tuntut hanya sebuah kebutuhan yang laik tidak lebih dari
              itu," ucapnya.

              Sebelumnya,  Winarso  dalam  orasinya  meminta  agar  Gubernur  Anies  Baswedan  menetapkan
              UMP/UMSP 2022 dinaikkan. Hal ini lantaran menurutnya UU Cipta Kerja khususnya dalam klausul
              ketenagakerjaan yang sekarang ada sangat tidak berpihak kepada para buruh.

              Menurutnya, sejatinya para buruh bukan tidak mendukung terhadap perbaikan nilai investasi
              yang diharapkan pemerintah dari keberadaan UU Cipta Kerja Omnibus Law ini.

              Namun demikian, menurutnya pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan buruh.

              "Tolong tetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral ditetapkan karena UU Cipta Kerja
              tidak  berpihak,  bahkan  turunannya,  PP  36  sangat  tidak  laik,"  katanya  saat  menyampaikan
              orasinya.

              Lebih lanjut, Winarso juga menyinggung soal sistem kontrak kerja yang ada, excess daripada
              diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  saat  ini.  Ia  lantas  mencontohkan  apa  yang  terjadi  di  era
              sekarang  dengan  tahun  1990an.  Saat  itu  para  buruh  hidup  dengan  penuh  harapan  karena
              mereka memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Dulu kata dia, para buruh
              mempunyai harapan untuk membeli rumah, motor, dan mobil.

              "Di era 1990an kontrak setahun dua tahun, lalu dilihat prestasinya lalu diangkat. Tahun 1990an
              semua orang punya cita cita, saya ingin memiliki rumah," katanya.


              "Mereka (buruh) punya cita-cita setelah jadi karyawan tetap nanti saya (buruh) mau ngambil
              rumah, setelah lunas anak-anak saya sudah besar," ujarnya.

              "Sebetulnya itulah kultur bangsa kita. Sekarang tidak ada lagi," tuturnya seperti dikutip oleh
              JakBarNews.com dari Pikiran Rakyat dengan judul Desak Anies Baswedan Naikkan UMP hingga
              Rp5,3 Juta, Buruh: Kami Laik Sejahtera.(Amir Faisol/Pikiran Rakyat)***



                                                           203
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209