Page 202 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 202
UMK 2021 di Kota Cimahi sebesar Rp 3.241.929 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021. "Lalu untuk UMK tahun 2022, kami meminta agar naik serendah-
rendahnya 10 persen ketimbang UMK tahun 2021," kata Sekretaris KC FSPMI Bandung Raya
Hendrayana Hendri, Selasa (26/10/2021).
Sebelum ada UU Omnibus Law, menurut Hendra, upah diatur melalui penerapan hitungan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sementara aturan upah sekarang mengacu pada inflasi daerah
atau laju pertumbuhan ekonomi.
"Pasti akan dipilih yang nilainya lebih rendah agar kenaikan tidak terlalu besar, karena itu kami
minta unsur KHL dimasukkan dalam penghitungan UMK," kata Hendrayana.
Selain menuntut kenaikan UMK 2022, mereka juga meminta pencabutan UU Omnibus Law dan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law. "Kami menilai jika UU Cipta Kerja-Omnibus
Law sudah terlalu jauh dari amanat UUD 45. Ini adalah aksi awal bahwa buruh akan terus
melawan bergerak menolak Omnibus law," kata Hendrayana.
Ia meminta Pemkot Cimahi tidak sekadar menampung aspirasi yang disampaikan para buruh
tanpa ada kejelasan lebih lanjut. "Harapan kami, Pemkot Cimahi bukan sekedar mendengar dan
menyampaikan tapi ada aksi nyata. Kami yakin Cimahi bisa membuat kebijakan yang berpihak
pada pemenuhan kesejahteraan buruh," tutur Hendrayana.
201
