Page 212 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 212
Judul Kadin Minta Buruh Tidak Menuntut Kenaikan UMP 2022 Berlebihan
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/10/26/500/1086512/kadin-
minta-buruh-tidak-menuntut-kenaikan-ump-2022-berlebihan
Jurnalis Amanda Kusumawardhani
Tanggal 2021-10-26 16:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Adanya isu yang menyatakan UMP akan ada kenaikan dari tahun lalu sejauh
rumusnya dan dasarnya jelas sesuai PP Nomor 36 tahun 2021, pengusaha akan dapat
menyesuaikan sesuai kemampuan
neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Serikat pekerja atau buruh jangan sampai menuntut berlebihan di luar
kemampuan dunia usaha. Dalam kondisi seperti ini saling pengertian sangat dibutuhkan, jangan
sampai pelaku usaha tertekan akibat permintaan kenaikan UMP yang berlebihan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos
Kemnaker) Penetapan upah minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi
seluruh anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 [Covid-19].
Namun, lebih baik daripada 2021
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Serempak secara nasional di kantor DPRD, Bupati,
Walikota, Gubernur, tidak ada aksi di DPR, Istana, Tapal Kuda, untuk wilayah Jakarta aksi akan
dipusatkan di kantor Gubernur di Balai Kota
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
2022 konsisten mengikuti formulasi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman
Simanjorang mengatakan pengusaha relatif mampu menyesuaikan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) apabila berasal dari formulasi yang ada pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut.
211
