Page 217 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 217
Aksinya mereka menuntut beberapa hal kepada Pemprov Banten seperti menaikkan UMK tahun
2022 sebesar 13,5 persen, lalu memberlakukan UMSK tahun 2021 dan 2022 yang sampai saat
ini masih tertunda untuk tingkat Kabupaten dan Kota.
Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan UMP sebesar 8,95 persen.
Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu, Dedi Sudrajat seusai melakukan audiensi dengan pihak
Disnakertran Provinsi Banten mengatakan, pada awal bulan November 2021 nanti besaran
standar UMP itu akan diterbitkan oleh pemerintah.
"Untuk itu, sebelum itu diterbitkan, kami ingin memberikan masukan terkait dengan beberapa
aspirasi yang kami sampaikan tadi agar bisa segera disuarakan ke pemerintah pusat," katanya.
Dijelaskan Dedi, beberapa tuntutan kenaikan upah di atas itu sudah berdasarkan hasil kajian dan
analisa semua pihak di lapangan.
"Untuk kenaikan UMK sebesar 13,5 persen itu rasional berdasarkan pertumbuhan ekonomi year
to year terhitung sejak bulan Oktober," ujarnya.
Sedangkan untuk tuntutan kenaikan UMP, lanjutnya, itu juga sudah sesuai berdasarkan hasil
survei pasar untuk kebutuhan hidup layak.
"Kami juga minta upah minimum sektoral (UMSK) kabupaten kota yang kemarin tertunda agar
tahun depan segera diberlakukan," jelasnya.
Untuk kenaikan upah UMSK ini, lanjut Dedi, memang menjadi kewenangannya perusahaan.
216
