Page 223 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 223

MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT PENERIMA BANTUAN
              SUBSIDI UPAH DIPERLUAS
              Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa
              pemerintah memutuskan untuk memperluas penerima bantuan subsidi upah.

              "Subsidi upah diperluas dari yang semula hanya diperlakukan untuk mereka yang dikenakan
              PPKM level 4 dan 3," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi Program PC-PEN dan
              Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021 secara daring di Jakarta, Selasa.

              Ia mengatakan bahwa target penerima bantuan subsidi upah adalah 8.783.350 orang dengan
              daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp8,7 triliun. Namun, dana tersebut masih
              tersisa lebih dari Rp1 triliun, sehingga selain memperluas lokasi penerima, jumlah penerima BSU
              juga akan ditambah.

              Airlangga  berharap  bantuan  sesuai  usulan  Kementerian  Ketenagakerjaan  tersebut  bisa  lebih
              dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima.

              "Dengan sisa anggaran ini akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah
              anggarannya adalah Rp1,6 triliun," ujarnya.

              Selain  itu,  lanjut  Airlangga,  pemerintah  juga  telah  memutuskan  teknis  untuk  top  up  kartu
              sembako yang akan menggunakan dana optimalisasi di Kementerian Sosial.

              "Untuk November dan Desember ini dilakukan tiga bulan masing-masing Rp300 ribu pada 35
              kabupaten  dan  kota  prioritas  terutama  untuk  penanganan  kemiskinan  ekstrem,"  ungkap
              Airlangga.

              Kemudian pada Desember, lanjutnya, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus kemiskinan
              di 35 kabupaten tersebut agar penerima kartu sembako lebih tepat sasaran.

              Adapun  terkait  realisasi  dana  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  pada  klaster  kesehatan
              mencapai 54,3 persen, perlindungan sosial 67 persen, program prioritas 57,7 persen, dukungan
              UMKM korporasi 38,9 persen, dan insentif usaha 96,7 persen.

































                                                           222
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228